Sri Mulyani Sebut Pelaksanaan Otonomi Daerah Belum Optimal
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di era otonomi daerah masih terjadi variasi dan disparitas kapasitas daerah dalam melakukan berbagai urusan yang telah diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di era otonomi daerah masih terjadi variasi dan disparitas kapasitas daerah dalam melakukan berbagai urusan yang telah diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Sejak tahun 2004 hingga 2021 pelaksanaan otonomi daerah nyatanya belum optimal dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah.
"Sejak 2004 kita observasi sampai 2021 ini belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah, terlihat dari rendahnya nilai reformasi birokrasi yang masih pada predikat CC atau C," kata Sri Mulyani dalam Raker Komisi XI, DPR RI membahas RUU HKPD, Jakarta, Senin (13/9).
-
Bagaimana Presiden Soeharto membangun industri otomotif di Indonesia? Presiden Soeharto punya cara pandang baru membangun ekonomi Indonesia. Dengan kebijakan pro pada modal asing, Presiden Soeharto memilih industri otomotif sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional.
-
Bagaimana perubahan di industri otomotif Indonesia pada era Jokowi? Terjadi perubahan besar dalam kepemilikan usaha di industri otomotif Indonesia. Variabelnya banyak.Menariknya, merek otomotif China mulai masuk pada 2017 lewat Wuling dan DFSK. Disusul Hyundai (Korea) pada 2021.Yang terbaru, merek China kembali masuk pada 2022-2023: Chery, Neta, Great Wall Motor (GWM), dan lain-lain. Varialebel utama antara lain krisis moneter 1998, krisis industri keuangan 2008, dan sebagainya. Variabel ini cukup mengubah potret raja otomotif Indonesia di era Jokowi:Dari pengusaha ke kelompok usaha (konglomerasi).
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Kenapa Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan otonomi daerah dalam pengembangan ekonomi syariah? Pastikan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu tema perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan menengah," kata dia.
-
Kapan sektor otomotif di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat? Pada tahun 2000-an, sektor otomotif di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
Bahkan kata Sri Mulyani isu transparansi dan integritas juga masih menonjol. Dalam periode observasi, tercatat ada 127 kepada daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. "Ada 127 kepala daerah yang terpidana korupsi," kata dia.
Akibatnya, pelaksanaan urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah menjadi tidak optimal. Sehingga capaian di tingkat nasional yang juga belum optimal. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga belum optimal. Penggunaan keuangan daerah lebih banyak digunakan untuk belanja birokrasi seperti belanja pegawai dan belanja barang/jasa.
"Rata-rata belanja birokrasi mencapai 50 persen dari total anggaran daera dalam 3 tahun terakhir," kata bendahara negara ini.
Tak hanya itu, Pemerintah menilai masih rendahnya daya saing dan kolaborasi antar daerah. Lebih dari 60 persen daerah memiliki nilai indeks daya saing sedang dan rendah.
Padahal, Pemerintah Pusat telah memberikan sumber pendanaan sejumlah sektor kepada Pemda untuk mengatur sendiri. Semisal pendanaan pendidikan tingkat dasar dan menengah. Pengelolaan yang tidak maksimal ini pun akan berdampak panjang dan terasa di masa depan.
"Kalau daerah tidak melaksanakan dengan baik, maka ini akan terasa pada jenjang pendidikan tinggi dan ada dampak panjangan lainnya," tandasnya.
Baca juga:
Mengenal Tujuan Otonomi Daerah dan Penjelasannya, Perlu Diketahui
Kemendagri Catat Dampak Negatif Otonomi Daerah Marak Ekploitasi SDA & Konflik Sosial
Kemendagri Ungkap Lima Daerah dengan Indeks Inovasi Terendah
Perekonomian Indonesia Dinilai Meningkat Berkat Otonomi Daerah
Revisi Otonomi Khusus Papua Diminta Tak Hanya Sebagian
Ridwan Kamil Segera Kirim Berkas Pemekaran Kabupaten Bogor & Indramayu ke Kemendagri