Sri Mulyani: Uang PMN bukan untuk direksi dan komisaris jalan-jalan
Sri Mulyani: Uang PMN bukan untuk direksi dan komisaris jalan-jalan. Pemerintah melalui APBN mengucurkan PMN ke perusahaan BUMN yaitu Sarana Multigriya Financial (SMF) agar bisa lebih berkembang membiayai pembangunan perumahan. Menteri Sri menargetkan akan membangun 130.000 unit rusunawa dan 108.000 rumah swadaya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menargetkan akan membangun 130.000 unit rusunawa dan 108.000 rumah swadaya di 2017 ini. Pembangunan dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Penyertaan Modal Negara (PMN) ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pemerintah melalui APBN mengucurkan PMN ke perusahaan BUMN yaitu Sarana Multigriya Financial (SMF) agar bisa lebih berkembang membiayai pembangunan perumahan.
"PMN Rp 1 triliun ini harap dijaga. Uang ini bukan untuk komisaris dan direksi jalan-jalan," tutur Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/3).
"Pemerintah hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan perumahan. Pemerintah punya dua skema lewat APBN, makanya peran swasta sangat penting," tambah Menteri Sri Mulyani.
Ani, sapaan akrab Menteri Sri Mulyani mengakui pemerintah tak mampu memenuhi semua kebutuhan perumahan masyarakat. Backlog perumahan saat ini mencapai 12 juta dan masih terus bertambah 400.000 tiap tahunnya.
"Di 2016 kita juga membangun rumah susun 21.000 unit dan itu bentuk bantuan stimulan rumah swadaya," katanya.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Siapa yang menunjuk Tanri Abeng sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Siapa yang memulai gerakan Kebangkitan Nasional? Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo yang membawa dampak dan perubahan besar bagi tatanan masyarakat.
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Baca juga:
Jokowi tambah modal Wijaya Karya, Krakatau Steel dan PP Rp 7,7 T
Sri Mulyani nilai selama 2 tahun PMN BUMN bantu dongkrak ekonomi RI
Tak lagi dapat PMN, Rini sebut BUMN boleh pinjam keuntungan holding
Polemik Sri Mulyani gantikan Rini Soemarno di Komisi VI DPR
Ini alasan Menko Darmin ngotot berikan suntikan modal ke BUMN
Pemerintah didesak hanya beri PMN ke BUMN pemilik program prioritas
Terima suntikan modal, BUMN diminta bikin rencana bisnis