Subsidi biodiesel, badan pengelola belum perlu duit pemerintah
"Kami masih punya cukup untuk kondisi saat ini dalam menjaga biofuel selama 2016."
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memastikan belum membutuhkan bantuan dana pemerintah untuk pelaksanaan kewajiban pencampuran solar dengan biodiesel 20 persen atau B20. Sebab, Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan itu masih mengantongi dana operasional sekitar Rp 9,5 triliun.
"Kami masih punya cukup untuk kondisi saat ini dalam menjaga biofuel selama 2016," kata Direktur Utama BPDPKS Bayu Krisnamurthi, Jakarta, Rabu (27/1).
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Kenapa pemerintah membuat aturan baru untuk BBM Subsidi? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
-
Kapan aturan baru BBM Subsidi mulai berlaku? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan pelaksanaan aturan ini berlaku mulai 1 Oktober 2024 setelah disosialisasikan pada September 2024.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Apa yang sedang dilakukan Pertamina untuk menghemat anggaran di BBM dan LPG Subsidi? Bekerjasama dengan lintas instansi, upaya tersebut berhasil membantu Pertamina dapat melakukan penghematan sebesar 1,3 Juta kilo liter (KL) untuk Solar Subsidi dan 1,7 Juta KL untuk Pertalite.
-
Bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan aturan baru BBM Subsidi? Sebelum pelaksanaan aturan baru tersebut, pemerintah akan melakukan sosialisasi secara intensif mulai September 2024. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai siapa saja yang berhak menggunakan BBM Subsidi, serta mekanisme pengawasannya.
Padahal, setiap penurunan harga minyak sebesar USD 1 per barel bakal melambungkan kebutuhan anggaran subsidi biodiesel sebesar Rp 350 miliar.
Anggaran sebesar Rp 9,5 triliun cukup untuk mensubsidi biodiesel sepanjang tahun dengan asumsi harga minyak mentah bertengger di level USD 40 per barel.
Jika, harga minyak jatuh hingga di kisaran USD 20 per barel, maka kebutuhan subsidi membengkan hingga Rp 16,5 triliun.
"Semua opsi akan kami masukkan ke pertimbangan tapi saat ini belum ada perubahan. Opsi menggunakan APBN tidak ditutup, tetapi pada saat ini tidak diambil langkah itu. Saat ini dipertimbangkan untuk tidak menggunakan APBN," kata Bayu.
Pemerintah menargetkan mandatori B20 dapat mendorong peningkatan produksi bahan bakar nabati 3,2 juta kiloliter. Meningkat ketimbang produksi BBN sebesar 800 ribu kiloliter tahun lalu.
(mdk/yud)