Suntikan ke Proyek Kereta Cepat akan Ganggu Alokasi APBN 2022
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyoroti keputusan pemerintah mengizinkan proyek kereta cepat Indonesia China diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini setelah diketahui bahwa anggaran penuntasan proyek tersebut membengkak.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyoroti keputusan pemerintah mengizinkan proyek kereta cepat Indonesia China diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini setelah diketahui bahwa anggaran penuntasan proyek tersebut membengkak.
Bima mengatakan, penggunaan APBN dalam proyek kereta cepat jadi indikasi secara bisnis proyek tidak layak, sehingga harus ada uang negara yang masuk. Pada akhirnya, tentu ini akan berdampak kepada alokasi APBN di 2022.
-
Mengapa pembangunan jalur kereta api di Aceh memakan waktu yang cukup lama? Pembangunannya tidak berjalan mulus dan memakan waktu yang cukup lama lantaran kondisi keamanan yang masih sangat rawan.
-
Mengapa pembangunan infrastruktur di Kutai Timur perlu dipercepat? Pembangunan infrastruktur di Kutai Timur memang masih perlu banyak pembenahan. Selain persoalan pembangunan fisik jalan, masalah lain yang penting bagi masyarakat adalah infrastruktur air bersih.
-
Dimana lokasi pembangunan Depo Tegalluar untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung? Markas Besar Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pembangunan Depo Tegalluar yang menjadi markas Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini sudah mencapai 83,70 persen.
-
Bagaimana Indonesia membangun konektivitas regional dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan? Sebagai bagian dari komitmen ASEAN, Pemerintah Indonesia berusaha membangun konektivitas regional dan telah melibatkan diri dalam inisiatif seperti Indonesia-MalaysiaThailand Golden Triangle (IMT-GT) yang memiliki 36 proyek konektivitas senilai lebih dari USD 57 miliar.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Kenapa pembangunan jalur kereta api dari Garut ke Cikajang dianggap menguntungkan? Guru Besar Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Bandung, Prof. Kunto Santoso, mengatakan bahwa pembangunan jalur kereta api dari Garut ke Cikajang dinilai sangat menguntungkan karena akan menghidupkan ekonomi di daerah sekitarnya, mengangkut hasil perkebunan, dan juga menghidupkan sektor pariwisata.
"Dampak jangka pendeknya suntikan ke proyek kereta cepat bisa ganggu alokasi APBN pada 2022. Padahal pemerintah juga punya alokasi untuk perlindungan sosial, belanja rutin sampai pembayaran bunga utang," kata Bima kepada merdeka.com, Senin (11/110).
Bima melanjutkan dengan target defisit APBN di bawah 3 persen tahun 2023, maka mau tidak mau ada belanja prioritas yang digeser untuk kereta cepat pada tahun depan. "Pertanyaan besarnya dana kereta cepat mau ambil dari pos belanja yang mana?," imbuhnya.
Sementara jangka panjangnya jika proyek ini didanai oleh APBN, subsidi untuk operasional kereta cepat bisa sangat mahal. Sebagai gambaran sederhana saja, dengan biaya proyek bengkak, pengguna kereta api cepat akan berasal dari kalangan menengah ke atas. Sebab tidak mungkin tiketnya dijual murah dengan dinamika sudah terjadi.
"Di sinilah proyek yang dipaksakan jalan, akhirnya jadi beban bagi belanja pemerintah dan masyarakat. Apakah masyarakat yang bayar pajak ke pemerintah rela uangnya digunakan untuk subsidi kereta cepat?," jelas Bima.
Oleh karena itu, dirinya mendorong agar pemerintah mulai membuat kajian terminasi proyek kereta cepat terhadap penghematan APBN dan contigency risk dari BUMN. "Opsi terbaik adalah terminasi proyek sebelum tingkat kerugian membengkak," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan proyek kereta cepat Indonesia China diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta-Bandung.
Proyek kereta cepat diketahui memerlukan dana tambahan, sehingga dana penuntasan proyek tersebut membengkak. Dalam beleid yang diundangkan dan ditandatangani Jokowi pada 6 Oktober 2021 ini, antara lain mengizinkan penambahan dana proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dari APBN.
Baca juga:
Pemerintah Ajukan Audit BPKP Soal Anggaran Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Aturan Baru, Jokowi Izinkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN
Penyebab Anggaran Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Membengkak
Jokowi Tugaskan PT KAI Pimpin Konsorsium BUMN Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Jokowi Tunjuk Luhut Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
PLN Rampungkan 2 Proyek Listrik Tegangan Tinggi Kereta Cepat Jakarta-Bandung