Tahun ini semua kabupaten/kota boleh rekrut CPNS

Rekrutmen ditujukan untuk melengkapi jatah 100.000 PNS baru di mana hendak dipekerjakan negara tahun ini.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kini membolehkan seluruh instansi pemerintah, hingga level kabupaten/kota, untuk membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ini melengkapi jatah 100.000 PNS baru di mana hendak dipekerjakan negara tahun ini.

Bila merujuk aturan 2012 dan 2013, pemerintah daerah dengan belanja pegawai melebihi 50 persen APBD dilarang merekrut pegawai baru. Kini beleid itu diubah, dengan alasan perlu ada penyesuaian pegawai pensiun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar yakin, kebijakannya tidak akan membuat formasi CPNS se-Indonesia membludak dari target awal.

"Paling satu pemda 20 orang doang. Jadi dari 100.000 target kita, paling banyak cuma 2.000 se-Indonesia," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/6).

Untuk menjamin lowongan tidak melonjak, sejumlah kabupaten/kota di Indonesia hanya akan mendapatkan jatah kursi CPNS dengan jumlahnya terbatas, sesuai jumlah PNS pensiun.

Selain itu kebijakan ini diperlukan untuk mengisi posisi teknis atau staf ahli di mana tidak tersedia di instansi terkait. Azwar mencontohkan, sejak moratorium CPNS dijalankan di beberapa kementerian/lembaga, ada kekurangan tenaga fungsional, misalnya akuntan, pakar geologi, dan lain sebagainya.

"Makanya walaupun moratorium, jangan sama sekali tidak ada rekrutmen," tandasnya.

Pemerintah sekaligus berupaya menerapkan zero growth, yakni penambahan formasi dihitung berdasarkan berapa jumlah PNS pensiun. Harapannya, jumlah pegawai tetap dan tidak mengalami penambahan signifikan.

Pada APBN 2014 sebelum direvisi, anggaran belanja pegawai mencapai Rp 276,7 triliun. Jumlah itu meningkat 18,8 persen dibandingkan APBN-P 2013.

Selain membuka lowongan untuk seluruh pemda, KemenPAN-RB juga berencana mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Jadi, untuk tahun anggaran 2014, formasi PNS total 65.000 orang, sementara PPPK 35.000 orang.

Prioritas PPPK ini misalnya penyuluh pertanian dan penyuluh Keluarga Berencana di mana sudah mengabdi puluhan tahun.

"Misalnya ada 23.000 pengawas harian lepas untuk pertanian, akan kita saring 10.000 lah, penyuluh KB juga. Ini untuk yang level tengah dan tinggi juga," kata Azwar.