Tak Hanya BUMN, Kemenkeu Lakukan Sinergi Tingkatkan Pelayanan dan Kepatuhan
Tujuan besar program ini adalah membangun sistem yang dapat menopang ekosistem perekonomian yang patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk dengan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kementerian Keuangan melakukan upaya penguatan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Penguatan itu dibalut dengan Program Sinergi.
Wakil Menteri Keuangan sekaligus Ketua Tim Sinergi, Mardiasmo mengatakan sinergi antara DJP dan DJBC sesungguhnya sudah dilakukan sejak 2017. Pada hari ini, program sinergi ini diperkuat dengan terlibatnya DJA, atau memasukkan unsur dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
-
Apa yang disita Bea Cukai Soekarno Hatta? Puluhan kilogram sisik tenggiling yang digagalkan itu dikemas dalam lima paket, yang diperkirakan nilainya mencapai Rp3 miliar. Paket itu dengan pemberitahuan cassava chips dan saat diperiksa didapati keripik singkong bercampur sisik tenggiling yang telah dikeringkan," tegas Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, Rabu (20/12).
-
Apa yang terjadi di gudang peluru di Bekasi? Gudang peluru di Bantargebang, Bekasi meledak. Api membumbung tinggi. Ledakan juga terjadi berkali-kali.
-
Apa yang ditemukan di Bekasi? Warga Bekasi digegerkan temuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Polisi pun melakukan penyelidikan.
-
Bagaimana cara Bea Cukai mengamankan narkoba yang didominasi sabu? "Direktorat Jenderal Bea Cukai di tahun 2023 telah berhasil mengamankan 5,6 ton narkotika yang didominasi oleh sabu atau amfetamin,” jelasnya.
-
Dimana kerangka manusia ditemukan di Bekasi? Dia menjelaskan, kerangka manusia ditemukan di lahan Kosong Grand Wisata, Kampung Bulak Jambu, Tambun Selatan Kabupaten Bekasi pada pukul 17:00 WIB pada Rabu, 4 September 2024.
-
Di mana Beji Sirah Keteng berada? Saat ini, Beji Sirah Keteng dikelola oleh empat RT di Desa Bedingin, Kecamatan Sampit, Kabupaten Ponorogo.
Tujuan besar program ini adalah membangun sistem yang dapat menopang ekosistem perekonomian yang patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk dengan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Tujuannya itu justru yang pertama mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti yang disampaikan kan ini menggerakan semuanya dan menciptakan fairness itu penting sekali dalam dukung inklusivitas dan juga meningkatkan iklim investasi serta kemudahan berusaha serta meningkatkan daya saing," kata dia, di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (25/6).
Namun dia mengakui bahwa program sinergi ini juga untuk membidik para pengusaha termasuk eksportir dan importir agar meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak. Mereka yang dibidik adalah pelaku dunia usaha yang masih 'bandel' dalam menunaikan kewajibannya.
"Sehingga program sinergi ini sasaran utamanya yang di luar kelas. Kalau di dalam kelas atau di dalam kolam atau di dalam kebun binatang sudah dapat fasilitas. Jadi kita kejar agar masuk kelas," jelas dia.
"Yang sudah ada di kelas. Ada di DJP kita berikan fasilitas kita beri apresiasi sehingga kita ingin legal mudah sehingga wajib bayar itu semua masuk legal," ujarnya.
Lewat sinergi ini terdapat sejumlah aspek yang akan digabungkan. Mulai dari joint analisis, joint audit, joint collection, joint investigasi, joint proses bisnis, single profile dan program sinergi lainnya. Sehingga yang disinergikan bukan hanya pelayanan tapi juga pemeriksaan hingga penarikan dana.
Pada joint analisis dilakukan dalam rangka penelitian pemenuhan kewajiban wajib pajak dan wajib bayar. Pada 2018 telah dilakukan terhadap 13.748 WP dan di tahun ini dilakukan perluasan kepada 3.390 WP, termasuk WB PNBP.
Untuk joint audit dilakukan pemeriksaan terhadap kewajiban pajak dan kepabeanan WP. Pada 2019 terdapat 31 WP yang menjadi objek audit DJP dan DJBC. Sementara single profil adalah sinergi pendataan WP dan WB. Data profil WP dan WB itu disatukan sehingga, jika WP dan WB memiliki catatan buruk disalah satu institusi akan diketahui oleh institusi lainnya.
Baca juga:
Pemerintah Prediksi Subsidi Solar Membengkak Sepanjang 2019
Ini Sanksi untuk Auditor Garuda Indonesia Jika Terbukti Lakukan Klaim Pendapatan
Kementerian Keuangan Bakal Hapus Biaya Pajak Sewa Pesawat Asing
Kemenkeu Siapkan Insentif Sektor Properti agar Kembali Bergairah
Sri Mulyani: Kas Negara Tidak Habis, Sekarang Masih Ada Rp100 Triliun
Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Bengkak Rp15,1 Triliun di Mei 2019