Tak Hanya Kesehatan, Penguatan Ekonomi Syariah Jadi Fokus Pemerintah Saat Pandemi
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak hanya berfokus kepada masalah kesehatan dan perekonomian saja di tengah pandemi Covid-19. Keberpihakan, pemerintah terhadap sektor keuangan ekonomi syariah dan pendidikan islam juga tak luput dari kacamata pemerintah.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak hanya berfokus kepada masalah kesehatan dan perekonomian saja di tengah pandemi Covid-19. Keberpihakan, pemerintah terhadap sektor keuangan ekonomi syariah dan pendidikan islam juga tak luput dari kacamata pemerintah.
"Kebijakan pemerintah untuk bantu penguatan ekonomi islam dan pendidikan islam juga sangat nyata. Pada masa pandemi covid ini, untuk bisa mempertahankan aktivitas ekonomi bahkan di pesantren, pemerintah melakukan berbagai kebijakan pemihakkan," ujarnya melalui video conference, Rabu (21/10).
-
Apa saja yang dilakukan Mahmud Yunus untuk kemajuan pendidikan Islam di Indonesia? Seorang ahli ulama dan tafsir Al-Qur'an ini begitu berjasa terhadap pelajaran Agama Islam agar bisa tercantum di kurikulum nasional melalui jabatannya di Kementerian Agama.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Apa yang Sri Mulyani tunjukkan kepada cucunya? Sri Mulyani juga memperlihatkan pekerjaannya kepada cucu yang lebih besar.
-
Siapa yang berjasa membantu Mahmud Yunus dalam memperjuangkan pendidikan Islam di Indonesia? Usulan ini dibahas oleh Departemen Pendidikan dan Pengajaran dan Yunus sendiri perwakilan dari Departemen Agama.
-
Kapan Mahalini resmi memeluk agama Islam? Yang pasti, Mahalini menjadi mualaf bulan ini setelah acara memapit kemarin," ujarnya.
-
Bagaimana Sri Isyana Tunggawijaya memerintah? Sri Isyana Tunggawijaya adalah raja perempuan Kerajaan Medang periode Jawa Timur yang memerintah berdampingan bersama dengan suaminya yang bernama Sri Lokapala.
Keberpihakan tersebut terlihat jelas dari alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang disiapkan pemerintah Jokowi-Ma'ruf. Anggaran tidak hanya untuk sektor kesehatan serta jaring pengaman sosial, tetapi juga ada untuk pendidikan islam.
"Dalam program PEN, dialokasikan bantuan operasi pendidikan untuk lembaga pesantren dan madrasah serta MTA sebesar Rp2,38 triliun," kata dia.
Dia merinci, anggaran ini diberikan untuk membantu lebih dari 21.173 lembaga pesantren dan 62.153 lembaga madrasah diniyah takmiliyah dan 112.008 lembaga pendidikan Al-Qur'an LPA.
Selain itu, bantuan pendidikan juga ditujukan ke seluruh pelajar untuk bisa tetap mengikuti pembelajaran online atau daring dalam kondisi covid yang mengharuskan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "Untuk murid-murid pesantren selama 3 bulan diberikan Rp211,7 miliar untuk bantuan pembelajaran daring dan juga diberikan Rp5 juta per bulan untuk 14.115 lembaga," jelasnya.
Disalurkan untuk Guru
Bendahara Negara ini melanjutkan, bantuan tidak hanya diberikan bagi para pelajar pesantren tersebut tapi juga bagi tenaga pengajarnya. Di mana, pemerintah memberikan berbagai kebijakan insentif bagi para guru dan ustad serta para pengasuh pondok pesantren dengan skema bantuan sosial dan bantuan langsung tunai.
"Dukungan pemerintah dari sisi kesehatan juga dalam bentuk pengadaan dan pemberian rapid test swab test yang dilakukan pemerintah bagi santri yang tunjukkan gejala indikasi covid di lingkungan pondok pesantren. Ini ditujukan agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan meskipun dalam kondisi covid yang memang berikan dampak luar biasa bagi masyarakat," tuturnya.
Dukungan tidak hanya bagi individunya saja tapi juga untuk sarana dan prasarana pendukung agar kegiatan bisa berjalan dengan baik. Pemerintah memberikan bantuan untuk perbaikan atau pembangunan tempat wudhu, wastafel, toilet di 100 pesantren yang tersebar di 10 provinsi.
"Selain bantuan operasional pendidikan tersebut yang bertujuan untuk berikan akses pembelajaran daring, pemerintah juga alokasikan tambahan anggaran Rp991,8 miliar di berbagai kementerian lembaga, tidak hanya Kemenag dengan penerima manfaat adalah kalangan pesantren," tegasnya.
(mdk/azz)