Tak perlu ubah UU, ini solusi atur transportasi online di Indonesia
Penerbitan aturan dapat efektif jika mencakup 5 hal, di antaranya, peraturan tersebut harus terakomodir, bagus tidaknya peraturan, tingginya kesadaran masyarakat, budaya hukum, dan terakhir fasilitas yang menunjang.
Guru Besar Universitas Sriwijaya, Jonny Emirzon berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu mengubah Undang Undang (UU) No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam menyikapi perkembangan transportasi saat ini. Menurutnya, hukum memang dapat berubah menyikapi perkembangan ini, namun perubahan hukum tidak mudah dilakukan.
"Hukum dapat berubah atas faktor perubahan ekonomi dan teknologi. Namun perubahan hukum juga harus dilihat melalui sudut cost dan benefit," katanya.
-
Siapa yang menggunakan layanan transportasi online di Indonesia? Berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2022, layanan transportasi online digunakan oleh 80 persen populasi Indonesia.
-
Kapan layanan transportasi online mulai marak di Indonesia? Layanan transportasi online mulai marak di Indonesia sekitar tahun 2014-2015.
-
Kapan uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung dimulai? Uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akan dimulai besok, Jumat 15 September 2023 hingga 30 September 2023.
-
Mengapa transportasi online bisa menjadi pilihan yang lebih hemat? Banyak penyedia transportasi online yang menawarkan promo dan ada pula promo ketika Anda menggunakan metode pembayaran tertentu. Dengan tarif yang lebih murah, Anda pun bisa berhemat dan uangnya bisa digunakan untuk keperluan yang lain.
-
Apa contoh kecanggihan AI di bidang transportasi online? Aplikasi Transportasi Online Aplikasi transportasi online menggunakan teknologi AI untuk melakukan hal yang sangat kompleks yaitu menganalisis lalu lintas, memprediksi waktu tempuh, dan menemukan rute tercepat.
-
Mengapa transportasi umum di Jakarta beralih ke mobil? Perkembangan pembangunan membuat kondisi jalan di DKI Jakarta yang padat membuat transportasi beralih ke mobil yang disebut oplet.
Jadi narasumber dalam acara Road Safety Show Keselamatan Untuk Kemanusiaan Tahun 2018 terkait Permasalahan dan Penanganan Transportasi Online di Palembang, Jonny menyampaikan tidak perlu ada revisi UU. Cukup diperbaiki dan cukup melalui PP (Peraturan Pemerintah). Sebab, dalam UULAJ banyak juga PP yang harus dilahirkan.
Dalam pandangannya, aturan yang diterbitkan-pun harus dengan keadilan dan tidak berpihak (hukum untuk semua dan kebahagiaan), di antaranya bagaimana menimbang, manfaat pemerintah, manfaat masyarakat, manfaat lainnya.
Jonny meyakini, penerbitan aturan dapat efektif jika mencakup 5 hal, di antaranya, peraturan tersebut harus terakomodir, bagus tidaknya peraturan, tingginya kesadaran masyarakat, budaya hukum, dan terakhir fasilitas yang menunjang.
Dalam pandangannya, Sumsel sejauh ini telah melakukan terobosan dengan mengeluarkan regulasi melalui Pergub. Namun ini hanya bersifat sementara.
"Jika bisa ada keberagaman dan badan koridor yang menaungi tiga aspek yaitu aspek filosofi, aspek yuridis, aspek sosiologis sehingga hubungan hukumnya jelas."
Baca juga:
Sopir taksi online di Medan kembali tolak PM 108
Sopir angkot mogok, Yuni pulang ke rumah jalan kaki 5 km sambil gendong anak
Tolak taksi online angkot Cilegon mogok operasi
2 Mobil rusak akibat sopir taksi online & bandara Palembang saling serang
Sopir angkot mogok, truk Brimob wara wiri angkut penumpang terlantar