Tak terima soal putusan MA, Kemenhub kumpulkan ahli hukum
Direktur Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat, Cucu Mulyana mengatakan akan mengumpulkan para ahli hukum untuk meminta tanggapan terkait proses kajian yang tengah dilakukan usai pencabutan beberapa pasal dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017.
Kementerian Perhubungan langsung bertindak menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut beberapa pasal dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur keberadaan taksi online.
Direktur Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat, Cucu Mulyana mengatakan akan mengumpulkan para ahli hukum untuk meminta tanggapan terkait proses kajian yang tengah dilakukan usai pencabutan beberapa pasal dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017.
-
Apa yang diminta Wakil Ketua DPR kepada penyedia transportasi online? Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni berharap ke depan penyedia transportasi online bisa menggandeng kepolisian untuk membuat fitur tombol darurat atau emergency button.
-
Siapa yang menggunakan layanan transportasi online di Indonesia? Berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2022, layanan transportasi online digunakan oleh 80 persen populasi Indonesia.
-
Kenapa Wakil Ketua DPR meminta penyedia transportasi online untuk membuat fitur tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online. "Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,” kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Kapan layanan transportasi online mulai marak di Indonesia? Layanan transportasi online mulai marak di Indonesia sekitar tahun 2014-2015.
-
Apa contoh kecanggihan AI di bidang transportasi online? Aplikasi Transportasi Online Aplikasi transportasi online menggunakan teknologi AI untuk melakukan hal yang sangat kompleks yaitu menganalisis lalu lintas, memprediksi waktu tempuh, dan menemukan rute tercepat.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
"Kita akan adakan pertemuan kedua dengan ahli hukum. Harapannya akan mendapat informasi dan akan memperkaya kajian Kemenhub untuk bisa lebih komprehensif," kata Cucu di Gedung Kementerian Perhubungan, Kamis (24/8).
Kajian yang dilakukan ini diharapkan bisa selesai sebelum 1 November 2017. Dengan begitu, Kemenhub tetap bisa memberikan produk hukum dalam menaungi taksi online.
"Kita juga belum tahu, apakah nanti akan ada peraturan baru yang menaungi taksi online ini. Karena berdasarkan peraturannya, kita punya waktu 90 hari untuk melakukan action," tegasnya.
Perlu diketahui, Rapat Permusyawaratan MA pada 20 Juni 2017 membatalkan 14 pasal yang mengatur angkutan berbasis aplikasi online di dalam Permenhub 26/2016. Dalam putusan Nomor 37P/HUM/2017, MA mengabulkan permohonan hak uji materiil dari Sutarno dkk.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, putusan MA yang mengabulkan permohonan hak uji materiil para pemohon mengenai angkutan berbasis aplikasi online menimbulkan tanda tanya besar. Putusan MA tersebut juga disebutnya secara langsung telah melecehkan peran pemerintah dalam mengatur tata kelola angkutan umum.
Kemudian pertentangan Permenhub 26 dengan UU 20/2008 tentang UMKM. Dia menyatakan, setiap usaha itu ada aturannya. Sementara model transportasi online atau transportasi berbasis aplikasi belum ada aturannya. Mereka tiba-tiba muncul dan menentukan tarif dan kuota sendiri tanpa melibatkan pemerintah.
Baca juga:
Meski dibatalkan MA, Menhub sebut aturan transportasi online masih berlaku
Putusan MA yang cabut aturan transportasi online dinilai aneh, ini penjelasannya
Aksi sweeping taksi online di Palembang, korban lapor polisi
Dishub Sumsel sebut taksi online ilegal, wajar di-sweeping sopir angkot
Sopir geruduk DPRD Pekanbaru protes ada Brimob bekingi taksi online
Niat selamatkan sopir taksi online diserang malah dituduh provokator
Tolak taksi online, ratusan sopir reguler geruduk kantor Wali Kota Pekanbaru