Temui Jokowi, Mendag AS Bahas Keringanan Bea Masuk Impor
Kunjungan US Secretary of Commerce ke Indonesia ini adalah refleksi dari komitmen AS untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Khususnya di bidang ekonomi atau lebih spesifiknya untuk bidang perdagangan dan investasi.
Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Wilbur Ross menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut salah satunya membahas finalisasi fasilitas Generalized System of Preference (GSP) atau kebijakan untuk meringankan bea masuk impor barang-barang tertentu dari negara berkembang.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kunjungan US Secretary of Commerce ke Indonesia ini adalah refleksi dari komitmen AS untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Khususnya di bidang ekonomi atau lebih spesifiknya untuk bidang perdagangan dan investasi.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi pada hari Jumat, 8 Desember? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat kepercayaan dari 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat.
"Kita bicara juga mengenai masalah untuk fasilitasi GSP, ini kan sebenarnya masalah yang sudah lama dibahas dan tadi juga ada satu kesepakatan bahwa mungkin awal Desember kita akan mengirim tim untuk bernegosiasi menyelesaikan. Dari apa yang disampaikan oleh Secretary Ross kita optimis bahwa isu yang terkait masalah GSP ini akan selesai dengan baik dengan win win," kata Retno dikutip Antara, Rabu (6/11).
Sebelumnya, Ross bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Pada level Presiden pembahasannya adalah satu mengenai masalah komitmen, yang kedua mengenai kemitraan di dalam mengimplementasikan outlook Indopasifik karena di situ ada beberapa kerja sama bidang infrastruktur dan pengembangan SDM yang dua-duanya dapat dikerjasamakan dengan AS," imbuhnya.
Retno menjelaskan, Presiden Jokowi berharap bahwa AS akan menjadi salah satu dari mitra Indonesia dalam mengembangkan kerja sama baik di bidang infrastruktur maupun di bidang pengembangan SDM.
Peningkatan Kerjasama
Airlangga mengatakan, GSP diharapkan menjadi bagian daripada kerja sama Indonesia-AS dalam 70 tahun. GSP ini menjadi simbol kerja sama. "Jadi ini tentu lebih kepada gesture kerja sama dan diharapkan tentu kerja samanya bisa ditingkatkan dan mereka ingin sharing pengalaman mereka untuk melakukan kegiatan semacam pelatihan," jelasnya.
Selain itu, Jokowi mengharapkan agar kerja sama perdagangan dengan AS bisa meningkat volumenya menjadi USD 60 miliar dalam lima tahun dari saat ini sekitar USD 30 miliar.
"Kemudian juga disampaikan aspirasi untuk mendorong open access untuk furniture dan textile di mana kita punya program kita impor cotton dan wheat yang cukup besar dari AS dimana kalau kita bisa membuka open itu dan Wilbur Ross mengatakan apabila GSP-nya selesai maka kita bisa bicara untuk tambahan-tambahan yang bisa didorong," kata Airlangga.
Dia menambahkan, persoalan GSP diharapkan rampung awal Desember 2019 dengan dikirimkannya tim dari Indonesia untuk membahas hal tersebut dengan AS sehingga bisa tuntas sebelum Natal tahun ini. "Ada beberapa hal sebagian besar 80 persen sudah. Yang masih belum nanti yang terkait dimasukkan dalam omnibus law," tutup Airlangga.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Mensesneg Pratikno.
(mdk/azz)