Terungkap, Ini Alasan Sebenarnya Pengangkatan CPNS dan PPPK Akhirnya Dipercepat
Keputusan ini diambil setelah melakukan analisis yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kesiapan instansi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, memberikan penjelasan mengenai kronologi serta alasan di balik penyesuaian pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang mencakup CPNS dan PPPK.
Keputusan ini diambil setelah melakukan analisis yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kesiapan instansi pemerintah dalam proses pengangkatan CPNS dan PPPK.
Rini menegaskan bahwa sejak awal, pemerintah melalui Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melakukan penyesuaian dalam proses pengangkatan CASN.
"Hal ini bertujuan untuk memastikan dampak positif bagi pelayanan masyarakat serta melindungi hak-hak CASN agar proses pengangkatan berjalan optimal," ungkap Rini dalam konferensi pers mengenai Pengangkatan CASN Tahun 2024.
Salah satu penyebab utama penundaan adalah adanya ketidaksesuaian antara tanggal mulai bekerja dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi.
Dalam beberapa kasus sebelumnya, TMT (Terhitung Mulai Tanggal) pengangkatan CASN ditetapkan pada tanggal tertentu, tetapi SPMT baru dikeluarkan jauh setelahnya, sehingga CASN harus menunggu cukup lama sebelum dapat memulai tugas mereka.
"Penetapan tanggal yang berbeda membuat CASN harus menunggu dari mulai diangkat sampai mulai bekerja seperti terjadi beberapa kali sebelumnya," jelasnya.
Selain itu, terdapat ketidaksesuaian formasi yang diusulkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda) dengan kualifikasi tenaga Non-ASN yang terdaftar dalam database BKN.
Hal ini mengakibatkan banyak CASN tidak dapat memasuki formasi yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga berpotensi mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas mereka.
Organisasi Kabinet Mengalami Perubahan
Rini juga mengungkapkan bahwa perubahan dalam organisasi kabinet dan munculnya kepala daerah baru berpengaruh pada kebutuhan untuk menyesuaikan penempatan pegawai di setiap instansi.
Oleh karena itu, penundaan ini dianggap penting agar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dapat ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang dimiliki.
Sampai saat ini, terdapat sekitar 213 instansi yang masih mengajukan penundaan pengangkatan dengan berbagai alasan teknis dan administratif. Berdasarkan analisis dan koordinasi awal, pemerintah telah memutuskan bahwa instansi-instansi tersebut dapat siap pada waktu yang telah disepakati sebelumnya.
"Ini murni karena kami ingin memperkuat dan memastikan kesiapan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengangkatan CASN yang harus dilaksanakan secara hati-hati dan menjamin kepastian pengangkatan," jelas Rini.
Dalam dua minggu terakhir, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi terkait lainnya terus melakukan simulasi, analisis, serta formulasi agar proses pengangkatan dapat dipercepat. Hal ini dilakukan tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan efektivitas dalam penempatan pegawai.
Berikut Jadwal Pengangkatan
Pemerintah telah resmi mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), termasuk CPNS dan PPPK, untuk formasi tahun 2024. Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa langkah ini diambil agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan hak-hak para calon ASN terpenuhi.
"Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat Oktober 2025," ujar Prasetyo dalam konferensi pers yang diadakan pada Senin (17/3).
Dia juga menekankan bahwa setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti arahan ini sesuai dengan kesiapan masing-masing. Keputusan untuk mempercepat pengangkatan ini diambil setelah pemerintah menerima berbagai masukan dari masyarakat serta melakukan analisis dan simulasi lebih lanjut.
Presiden RI, Prabowo Subianto, juga telah memberikan instruksi agar seluruh instansi melakukan persiapan yang matang agar proses pengangkatan dapat berjalan sesuai jadwal.
"Kami menyampaikan bahwa pemerintah tidak pernah mengabaikan aspirasi masyarakat. Kami terus mempertimbangkan masukan-masukan tersebut dan melakukan simulasi untuk mencari solusi terbaik," katanya.
Prinsip Meritokrasi Jadi yang Utama
Prasetyo menambahkan bahwa Presiden menginginkan agar prinsip meritokrasi menjadi fokus utama dalam semua tahapan proses ini.
"Presiden menegaskan seluruh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN kita," tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa pengangkatan ASN tidak hanya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi lebih penting lagi untuk memastikan bahwa kebutuhan pelayanan publik dapat terpenuhi dengan baik.
"Proses rekrutmen pengangkatan ASN bukanlah mengenai membuka lapangan pekerjaan, tetapi dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya," jelasnya.
Dengan adanya percepatan ini, pemerintah berharap agar para calon ASN dapat tetap tenang dan yakin bahwa hak-hak mereka akan dihormati. Presiden juga mengingatkan bahwa menjadi ASN adalah sebuah bentuk pengabdian dalam melayani masyarakat.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, serta meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.