Tiap bulan Kementerian PU-Pera harus habiskan Rp 17,79 triliun
Penyerapan anggaran kementerian baru mencapai 33,04 persen atau senilai Rp 39,21 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan serapan anggaran hingga akhir tahun mencapai 93 persen dari total Rp 118,54 triliun.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian PU-Pera Hasanuddin menjelaskan, hingga kemarin, Rabu (2/9) penyerapan anggaran baru mencapai 33,04 persen atau senilai Rp 39,21 triliun.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Apa yang diserahkan oleh Kementerian ATR/BPN untuk memastikan kepastian hukum di PLBN? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN. Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
-
Di mana penyerahan sertifikat PLBN dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN? Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
Untuk dapat mencapai target, maka diperlukan serapan anggaran atau harus menghabiskan sekitar Rp 17,79 triliun setiap bulan dalam empat bulan terakhir ini.
"Dengan target penyerapan anggaran 2015 minimal 93 persen pada akhir tahun, maka rata-rata penyerapan harus Rp 17,79 triliun perbulan selama empat bulan ke depan. Sementara untuk 2016, Kementerian PUPR mendapatkan pagu anggaran Rp 103,8 triliun. Maka kami perlu menyusun perencanaan dengan lebih hati-hati dan cermat," katanya di kantornya, Jakarta, Kamis (3/9).
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) untuk Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara melakukan penyerapan anggaran terbaik. Karena mampu merealisasikan program-program mereka hingga 59,8 persen.
Kemudian diikuti oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar II Padang sebesar 40,1 persen, Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk Provinsi Maluku sebesar 45,96 persen, dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Rumah Susun sebesar 20,02 persen.
"Kami apresiasi kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya yang mencapai penyerapan Rp 18,19 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 118 triliun. Kami harapkan langkah-langkah ini dapat diikuti oleh yang lainnya," tutup Hasanuddin.
Baca juga:
Penyerapan anggaran, Kementerian PU-Pera percepat lelang proyek
Ekonomi melemah, pemerintah komitmen bangun 1 juta rumah murah
Fitra sebut perpres percepatan anggaran dorong korupsi massal
Jokowi ancam kepala daerah yang serapan anggarannya rendah
Ini penyebabnya leletnya penyerapan anggaran pemerintah versi FITRA