Tolak pemerintah naikkan target cukai, pengusaha rokok lapor DPR

Kenaikan cukai akan menimbulkan dampak yang buruk, misalnya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para pengusaha terkait kenaikan tarif cukai rokok tahun depan. Acara dihadiri oleh berbagai asosiasi dunia usaha, perwakilan Kadin, Apindo, Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia, CHEPS, Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia, termasuk Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani.

Rapat dipimpin Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad dan Wakil Ketua Komisi XI DPR Jon Erizal, yang hanya diihadiri 5 anggota DPR

"Besok kita panggil dirjen bea cukai untuk menindaklanjuti keluhan yang bapak-bapak sampaikan nanti, kita ingin Dirjen paham situasi ekonomi saat ini. Maka saat ini kita bicara transparan saja," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/10).

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Budidoyo meminta Komisi XI untuk menolak kenaikan cukai rokok yang ditetapkan pemerintah, lantaran memberatkan petani tembakau daerah.

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan PMK no.20/2015 bahwa kenaikan cukai tersebut mencapai Rp 139,7 triliun dari Rp 120,1 triliun. ‎"Kami akan tetap menolak bahwa rencana kenaikan yang terlalu tinggi ini akan berdampak luas," ujar Budidoyo.

Menurut dia, kenaikan cukai akan menimbulkan dampak yang buruk, misalnya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Kami paham bahwa susah untuk pemerintah saat ini dapatkan dana. Cuma tolong dipahami kehidupan kami yang susah jangan dipersulit. Artinya, kami yang bergerak di industri ini relatif mandiri. Karena petani tembakau dan cengkeh enggak pernah dapat insentif. Jangan ruang kami dipersempit lagi, jadi kami sulit," kata dia.

Budi merasa, langkah pemerintah seolah mencekik rakyat kecil terutama petani cengkeh dan tembakau di daerah yang saat ini menangis namun ingin memberontak.

"Biasanya rakyat kecil tidak pernah takut mati, tapi jujur kami takut lapar. Karena kami tidak ada pilihan untuk hidup. Sangat dekat dengan emosi. Jadi daripada kami kelaparan, mendingan kita mati," ungkapnya.

Budi juga mengimbau pemerintah agar tidak mempersulit langkah petani cengkeh dan tembakau dengan menaikkan cukai yang nilainya tidak realistis.

"Karena saat ini, rakyat sudah susah. Jangan sampai kita hidup di Indonesia sudah susah, tambah susah dan menteri keuangan, serta dirjen bea cukai, janganlah menafikan rakyat uang sudah menyumbang negara ini dengan luar biasa," pungkas dia.