Tutup Backlog 11 Juta Rumah, Kementerian BUMN Dorong BTN Tingkatkan Penyaluran KPR
Untuk mencapai target tersebut, Kementerian BUMN akan mendorong kapasitas BTN lebih besar lagi sehingga perseroan dapat berlari kencang karena kecepatan ini yang penting.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menaikkan target penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) baik subsidi maupun non-subsidi. Hal ini dimaksudkan agar peran Bank BTN lebih besar lagi dalam membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan yang mencapai sekitar 11 juta unit.
"Rencana kita akan memberikan dukungan apapun untuk BTN. Masalah backlog perumahan yang ada harus kita tutup, backlog 11 juta unit tambah kebutuhan untuk generasi milenial 70 juta. Ini merupakan pangsa pasar yang luar biasa untuk BTN. Berapa likuditas yang diperlukan oleh BTN, apakah perlu menerbitkan obligasi Rp 7 triliun, di mana pada akhirnya BTN bisa menambah kapasitas, minimal double dan triple," kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo pada acara Rapat Kerja BTN Tahun 2019 di Jakarta.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
KPR Kilat BRI itu apa? Sebagai informasi, program KPR Kilat BRI adalah pembiayaan KPR BRI dengan jangka waktu pendek sampai dengan 5 tahun.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa itu KPR BRI Suku Bunga Berjenjang? KPR BRI Suku Bunga Berjenjang adalah program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditawarkan oleh BRI dengan suku bunga yang berjenjang. Program ini memiliki suku bunga fixed rate pada tahun-tahun awal tertentu, kemudian suku bunga akan berubah pada tahun-tahun berikutnya.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Apa tujuan utama dari KPR BRI? Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BRI adalah salah satu solusi bagi calon pemilik rumah untuk mewujudkan impian miliki hunian idaman mereka, terutama bagi kalangan milenial dan Gen Z.
Untuk mencapai target tersebut, Kementerian BUMN akan mendorong kapasitas BTN lebih besar lagi sehingga perseroan dapat berlari kencang karena kecepatan ini yang penting. "Zaman disrupstion ini semua serba cepat, kalau tidak cepat bisa ketinggalan," ujarnya.
Menurut Gatot, pekerjaan rumah (PR) di Kementerian BUMN jika holding terlaksana, maka ekuitas Bank BTN akan ditingkatkan. Namun perseroan juga harus menjaga tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan menyiapkan proses digitalisasi.
"Saat ini digital banking sudah menjadi kebutuhan bagi banyak nasabah di Indonesia dalam melakukan aktivitas perbankan sehari-hari, karenanya digital banking Bank BTN harus kuat dan digarap secara serius lagi," tutur Gatot.
Direktur Utama BTN, Maryono mengungkapkan pada tahun ini perseroan optimistis dapat terus memacu kinerjanya di tengah risiko ketidakpastian ekonomi global yang diperkirakan masih akan berlanjut dan pelaksanaan tahun politik 2019.
Selain itu, perseroan juga akan melakukan perbaikan proses dan tata kelola bisnis kredit yang lebih prudent untuk persiapan implementasi PSAK 71.
Dijelaskan Maryono, untuk arah kebijakan ini telah disusun strategi bisnis yang dapat membantu pencapaian tujuan dari perusahaan, berfokus kepada pertumbuhan terkendali yang prudent dan berkualitas melalui penguatan pertumbuhan dan profitabilitas bisnis yang fokus pada dominasi kredit perumahan di segmen mass, pertumbuhan dana low cost dan utilisasi digital banking.
"Kami juga akan meningkatkan aspek prudent pada proses bisnis perkreditan untuk persiapan implementasi PSAK 71 dan fokus pada perbaikan kualitas kredit," terangnya.
Maryono menjelaskan untuk penguatan di bidang SDM, manajemen risiko dan infrastruktur juga dilakukan melalui fokus pada peningkatan produktivitas pegawai dan pengembangan kompetensi.
"Hal ini untuk mendukung percepatan pengembangan digital banking dan inisatif digitalisasi proses dalam peningkatan efisiensi serta memperkuat pilar manajemen risiko pada proses bisnis agar meraih pertumbuhan yang berkelanjutan," tegasnya.
Baca juga:
Holding BUMN Perumahan & Infrastruktur Rampung Pertengahan Februari 2019
Wijaya Karya Gabung Dalam Holding BUMN Perumahan, ini Alasan Pemerintah
5 Tips Jitu Jalankan Bisnis Kontrakan Agar Tak Rugi
BI Akui Penyaluran KPR Indonesia Tertinggal Jauh Dibanding Malaysia & Singapura
Ini Solusi Agar Milenial Tertarik Investasi Properti
Konsumen Kaya Lebih Suka Membeli Properti Tunai