Wapres JK: Pelaksanaan SDGs Global Butuh Anggaran USD 2,5 Triliun Per Tahun
Karena itu, JK mengatakan kerja sama antara negara diperlukan guna memenuhi dana yang besar tersebut.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut bahwa anggaran untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) mencapai USD 2,5 triliun per tahun. Diketahui, SDGs memiliki 17 tujuan yang harus dicapai hingga 2030, termasuk pengentasan kemiskinan.
Besaran anggaran yang tidak sedikit itu mengemuka dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
"Memang tidak mudah. Pembicaraan kemarin mengungkapkan bahwa biaya per tahun untuk SDGs USD 2,5 triliun. Kalau kita kerja sama maka bisa dilakukan," kata dia, saat membuka 'SDGs Annual Conference 2019' di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (8/10).
Karena itu, JK mengatakan kerja sama antara negara diperlukan guna memenuhi dana yang besar tersebut. "Bagaimana dapat dananya dengan triliun dolar bukan rupiah. Maka perlu kerja sama. Maka kerja sama itu begitu penting untuk kita lakukan bersama," urainya.
Kerja sama tidak hanya dalam bentuk pendanaan. Kerja sama juga perlu dalam upaya memetakan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SDGs.
"Tentu kerja sama itu dapat terjadi, bila kita semua memahami masalahnya secara jelas. Karena menurut saya ini kerja sama yang goal yang baik untuk dicapai untuk Indonesia dan seluruh dunia," tandasnya.
Baca juga:
Wapres JK Ingatkan Pencurian Ikan Akan Ciptakan Para Pembajak Kapal
Wapres JK Bawa Tempat Minum Sendiri di Acara SDGs Annual Conference
Dua Pekan Lagi Tak di Pemerintahan, Jusuf Kalla Titip Ini untuk Makassar
VIDEO: Salat Jumat di Istana Wapres, Ma'ruf Amin Dapat PR Dari Jusuf Kalla
Usai Salat Jumat Bareng, JK Perkenalkan Ma'ruf dengan Staf Kantor Wapres
Cerita Wapres JK Pernah Dijewer Marbut saat Bermain di Masjid Waktu Kecil