Wapres Ma'ruf Dorong OJK Lakukan Edukasi Tingkatkan Literasi dan Inklusi Syariah
Hal tersebut seiring dengan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2019 oleh OJK menunjukkan indeks literasi keuangan syariah nasional masih tergolong rendah, yaitu baru mencapai 8,93 persen.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Otoritas Jas Keuangan(OJK) untuk melakukan edukasi kepada pelaku pasar modal sehingga meningkatkan literasi dan inklusi syariah. Hal tersebut seiring dengan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2019 oleh OJK menunjukkan indeks literasi keuangan syariah nasional masih tergolong rendah, yaitu baru mencapai 8,93 persen.
"Saya mengajak saudara-saudara untuk terus mendorong upaya edukasi untuk meningkatkan literasi dan pemahaman inklusivitas aspek syariah bagi pelaku pasar modal syariah," kata Ma'ruf dalam acara peresmian pembukaan sharia investment week dalam siaran virtual, Kamis(11/11).
-
Apa yang diminta Ma'ruf Amin kepada pemerintah daerah terkait ekonomi syariah? Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan tiga arahan strategis kepada pemerintah daerah (pemda) seluruh Tanah untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di wilayahnya masing-masing.
-
Kenapa Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan otonomi daerah dalam pengembangan ekonomi syariah? Pastikan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu tema perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan menengah," kata dia.
-
Bagaimana cara Ma'ruf Amin menyarankan pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah? Bangun kolaborasi guna meningkatkan penelitian dan pengembangan di sektor-sektor unggulan ekonomi syariah," ujarnya.
-
Kenapa Wapres Ma'aruf Amin menekankan pentingnya hilirisasi pertanian? Selain dapat meningkatkan ekspor pertanian secara keseluruhan, hilirisasi turut mendorong upaya pemerintah dalam pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat kecil.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
Wapres Ma'ruf juga berharap potensi dan ruang tumbuh besar bagi keuangan syariah perlu dimanfaatkan. Khususnya pagi pasar modal syariah.
"Saya mendapat laporan bahwa meskipun di tengah pandemi Covid-19, produk pasar modal syariah terus mengalami pertumbuhan yang konsisten, seperti pada sukuk negara dan reksa dana syariah," bebernya.
Keunggulan Pasar Modal Syariah
Dia menjelaskan salah satu keunggulan dari pasar modal syariah Indonesia adalah proses transaksi saham yang secara end to end telah memenuhi prinsip syariah. Hal tersebut kata Wapres Ma'ruf harus terus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah Indonesia semakin kuat.
"Saya mengapresiasi berbagai inovasi dan upaya yang telah dilakukan dalam mendorong perkembangan pasar modal syariah Indonesia. Upaya-upaya tersebut antara lain berupa penerbitan 11 peraturan OJK, dan 25 fatwa DSN MUI terkait pasar modal syariah, serta penerbitan Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024 oleh OJK," bebernya.
Dia menilai hal tersebut merupakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, agar berbagai upaya pengembangan pasar modal syariah dapat terlaksana dengan lebih terarah. Tidak hanya itu Ma'ruf juga berharap berbagai produk filantropi islam yang terintegrasi dengan efek syariah di pasar modal syariah Indonesia, seperti sukuk wakaf, zakat saham, dan wakaf saham, dapat terus lebih dikembangkan.
"Securities Crowdfunding (SCF) berbasis syariah sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM juga perlu terus dikembangkan, terutama untuk mendorong bangkitnya kembali UMKM pasca pandemi Covid-19," ungkapnya.
(mdk/bim)