Warga Timor Leste beli bensin ke Indonesia, ini tanggapan Pertamina
"Pertamina clear sesuai ketentuan dari pemerintah tidak menjual BBM Premium dan Solar bersubsidi ke non WNI."
Pengamat hukum internasional Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, DW Tadeus menyebut banyak kendaraan warga negara asing yang mengisi atau membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia. Salah satu contohnya terjadi di Timor Leste.
"Saat ini banyak kendaraan dari Timor Leste yang membeli atau mengisi BBM jenis Premium di daerah kita. Padahal BBM tersebut diberikan oleh pemerintah untuk warga Indonesia yang kurang mampu," kata Tadeus kepada Antara di Kupang, Rabu (22/6)
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Kapan Pertamina berhasil mengurangi penyalahgunaan BBM bersubsidi? Sejak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,04 trilliun.
-
Mengapa Pertamina ingin meningkatkan kualitas BBM Subsidi? Pertamina pernah menjalankan Program Langit Biru dengan menaikkan (kadar oktan) BBM Subsidi dari RON 88 ke RON 90.
-
Apa yang sedang dilakukan Pertamina untuk menghemat anggaran di BBM dan LPG Subsidi? Bekerjasama dengan lintas instansi, upaya tersebut berhasil membantu Pertamina dapat melakukan penghematan sebesar 1,3 Juta kilo liter (KL) untuk Solar Subsidi dan 1,7 Juta KL untuk Pertalite.
-
Mengapa Pertamina terus berupaya untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran? Pertamina, lanjut Nicke, akan terus berupaya untuk agar BBM bersubsidi secara optimal dikonsumsi oleh yang berhak. Upaya-upaya tersebut antara lain penggunaan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time untuk memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak.
-
Mengapa Pertamina mendapatkan apresiasi dari Menteri BUMN? Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi PT Pertamina (Persero) atas kiprahnya dalam komunikasi dan keberlanjutan di Indonesia.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro membantah pernyataan tersebut. Menurutnya, Pertamina selama ini tidak menjual Premium dan Solar subsidi ke warga negara asing.
"Pertamina clear sesuai ketentuan dari pemerintah tidak menjual BBM Premium dan Solar bersubsidi ke non WNI. Non-WNI harus beli non subsidi," kata Wianda ketika dikonfirmasi merdeka.com melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (22/6).
Wianda memastikan info tentang warga Timor Leste beli bensin ke Tanah Air tidak benar. "Tidak benar. Kami pasti akan mengikuti apa yang menjadi ketentuan pemerintah. Bahkan polisi perbatasan turut mengawasi," tegasnya.
Meski demikian, Wianda meminta kepada masyarakat atau pihak manapun untuk melaporkan jika benar ada SPBU yang menjual kepada warga negara asing. "Silakan, tolong info lebih spesifik lokasi SPBU dan nomor SPBU dan kami juga akan cek agar clear," tutupnya.
Sebelumnya, Pengamat hukum internasional Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, DW Tadeus meminta pemerintahan Jokowi-JK untuk membuat regulasi khusus terkait pengisian BBM oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia.
Aturan ini mendesak diperlukan karena bebasnya warga negara tetangga Timor Leste mengisi BBM di setiap SPBU yang ada di wilayah perbatasan Indonesia, seperti di Kota Atambua, Kefamenanu serta SoE dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
Sementara harga BBM seperti Premium di Timor Leste mencapai USD 1,4 atau setara dengan Rp 13.400 per liter. Harga ini jauh lebih mahal dibanding harga Premium di Tanah Air.
Dia menilai dengan adanya pengisian BBM secara bebas oleh WNA di wilayah Indonesia maka secara tidak langsung warga Timor Leste mencuri minyak dari Indonesia, khususnya jenis premium yang masih bersubsidi.
"Oleh karena itu perlu dibuat sebuah regulasi atau undang-undang khusus untuk mengatur soal hal tersebut," tambahnya.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Dr Thomas Ola Langodai juga menilai harus ada aturan terkait berapa liter yang harus diisi oleh WNA khususnya warga Timor Leste yang membeli BBM di Indonesia.
"Yang harus dicurigai adalah jika mereka yang membeli BBM subsidi kita dengan jumlah yang banyak dan berjerigen-jerigen. Tetapi kalau hanya sekedar masuk ke wilayah kita dan membelinya saya rasa tidak perlu membuat undang-undang khusus," ujarnya.
Baca juga:
Warga Timur Leste beli bensin ke Indonesia karena lebih murah
Lini bisnis kuat, Pertamina layak diberi prioritas kembangkan PLTP
Holding BUMN energi berdampak buruk bagi neraca keuangan PGN
K-BUMN: Pengalihan aset PGN ke Pertamina tak perlu persetujuan DPR
Anak usaha Pertamina percepat pembangunan 3 PLTP berkapasitas 165 MW
Ini kata bos BEI terkait rencana Pertamina 'caplok' saham PGN
Bos Pertamina: Kita selalu jaga stok BBM untuk 20 hari ke depan