YLKI: Rakyat sudah bayar pajak, perbaikan jalan jadi tanggung jawab pemerintah
YLKI menilai tanggung jawab perbaikan infrastruktur jalan merupakan kewajiban pemerintah baik pusat maupun daerah yang tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain. Sebab, anggaran perbaikannya sudah termasuk dalam setoran pajak. Beberapa ruas jalan seperti di daerah Jawa terpantau rusak saat musim hujan datang.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai tanggung jawab perbaikan infrastruktur jalan merupakan kewajiban pemerintah baik pusat maupun daerah yang tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain. Sebab, anggaran perbaikannya sudah termasuk dalam setoran pajak.
"Pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur jalan raya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah," kata Ketua Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa (26/9).
Tulus menegaskan semua pemerintahan baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota wajib menyediakan fasilitas itu. Termasuk dengan perawatan jalan jika rusak.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang pembangunan jalan menjamin hal tersebut. Pemerintah daerah dibekali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna melaksanakan pembangunan. Jadi tidak ada alasan melimpahkan permasalahan ini pada pihak lain.
Meski demikian, upaya pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga memperbaiki berbagai ruas jalan menjelang datangnya musim hujan patut diapresiasi. Namun, tantangan yang dihadapi cukup berat karena ruas jalan nasional yang rusak bukan hanya di luar Pulau Jawa, tapi juga di Jawa itu sendiri.
Seperti di beberapa ruas jalan nasional di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan juga Banten. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten belum lama ini menyebut ada sekitar 20 persen atau sekitar 130 kilometer jalan di Provinsi Banten yang kondisinya masih rusak.
Tahun ini Pemprov Banten menargetkan kerusakan jalan segera diperbaiki. Terlebih hal itu sudah menjadi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten periode 2017-2022.
"Ada sekitar 120-130 kilometer jalan masih rusak atau sekitar 20 persen. Ini sudah menjadi target RPJMD dalam dua tahun ke depan ditangani bertahap," ujar Kepala Dinas PUPR Banten Hadi Suryadi beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menganggarkan Rp 19,65 triliun untuk melakukan preservasi jalan nasional dan jembatan di seluruh Indonesia tahun ini.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, kondisi infrastruktur jalan dibagi dalam tiga kelompok, yakni jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Hingga pertengahan 2017, jalan nasional di Indonesia mencapai 47.017 kilometer dengan tingkat kemantapan jalan 89 persen.
Jalan nasional menjadi wewenang Kementerian PUPR dalam hal ini Ditjen Bina Marga. Sedangkan jalan provinsi di Indonesia panjangnya 46.486 kilometer dengan tingkat kemantapan jalan 70,99 persen dan ini di bawah wewenang gubernur setempat.
Dan terakhir, jalan kabupaten/kota di Indonesia panjangnya 346.294 kilometer dengan kemantapan jalan 57,01 persen dan ini di bawah wewenang bupati/walikota.
-
Dimana lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di IKN? Tim terpadu fokus mempercepat pembebasan lahan warga terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kelurahan Sepaku, lanjut Alimuddin, serta lahan milik warga masuk areal pembangunan jalan bebas hambatan atau tol seksi 6A dan 6B di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.
-
Di mana Jokowi meninjau jalan rusak? Ruas jalan pertama yang ditinjau Jokowi adalah Jalan Terusan Ryacudu Kabupaten Lampung Selatan.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang di bangun oleh Staatsspoorwegen (SS) di Yogyakarta untuk menghubungkan jalur kereta api Batavia-Surabaya? Di wilayah Yogyakarta, mereka perlu membangun beberapa jembatan untuk jaringan jalur kereta api itu. Salah satu jembatan kereta api terbilang unik. Selain membentang di atas sebuah sungai, jembatan ini juga membentang di atas jalur kereta api milik perusahaan kereta api Belanda lainnya bernama Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NISM) yang menghubungkan Semarang-Solo-Yogyakarta.
-
Apa yang terjadi di jalan rusak di Lebak? Belasan emak-emak di Lebak, Banten, tampak membawa cangkul, topi caping, dan bakul berisi benih padi. Bukan di sawah, mereka menanam benih padi di tengah jalan yang digenangi air.
-
Mengapa proyek jalan tol Jogja-Bandara YIA berdampak pada Desa Argomulyo? Salah satu desa terdampak jalan tol tersebut adalah Desa Argomulyo yang berada di Kecamatan Sedayu, Bantul.
Baca juga:
Penelepon gelap kerap ganggu Unit Reaksi Cepat Pengaspal Siak
Bertaruh nyawa melintasi jalan rusak di perbatasan Malinau-Malaysia
Potret miris warga perbatasan, keluar masuk hutan demi dapat sembako
Jalan di perbatasan Malinau-Malaysia rusak parah, sudah 7 mobil masuk jurang
PU-Pera catat hanya 15 persen truk masuk jalan tol
Kesal tak kunjung diaspal, warga Kupang tanam pisang di jalan
Baru 2 minggu selesai dibeton, jalan di Cisauk ini rusak parah lagi