YLKI Tak Setuju Aturan DP Mobil Nol Persen, Ini Sebabnya
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menilai aturan ini kontraproduktif dan mengandung konflik kepentingan.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Aturan tersebut memberikan pembebasan uang muka alias down payment (DP) hingga nol persen untuk kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menilai aturan ini kontraproduktif dan mengandung konflik kepentingan.
-
Kapan motor harus diservis? Servis motor minimal dilakukan 1-2 bulan sekali, atau saat pemakaian sudah mencapai jarak tempuh 2000 km (untuk motor keluaran lama) dan jarak tempuh 5000 km (untuk motor keluaran baru).
-
Kapan lelang motor Omesh berakhir? Setelah nungguin sekitar 4 hari, akhirnya ada yang menang lelang dengan harga Rp 300 juta.
-
Kenapa driver ojol tersebut mengendarai motornya dengan pelan? Isi Pesan di Helm "Terima kasih sudah naik ojek bapak saya. Maaf kalau bapak bawanya pelan ya kak.. Karena bapak sudah tua. aku takut bapak kenapa-napa kak. Motor juga sudah rusak. Terimakasih kak.." isi pesan yang ditulis tangan itu.
-
Apa makna dari kata "mobil" ? Kata "mobil" memiliki dua arti, yakni kendaraan dan kemampuan untuk bergerak dengan mudah.
-
Apa yang terjadi ketika oli motor kering? Jika oli sepeda motor menipis atau habis, hal ini dapat merugikan mesin dan berpotensi menyebabkan kerusakan serius.
-
Kapan pencurian motor itu terjadi? Peristiwa itu sebenarnya telah terjadi pada 16 Oktober 2020.Namun pelaku JM baru tertangkap di rumahnya setelah tiga tahun hidup di kebun untuk menghindari polisi.
"Kita duga ini bentuk conflict of interest antara OJK dan industri finansial sehingga ini sangat menguntungkan mereka. Karena OJK hidupnya dari industri finansial jadi bagaimana mereka awasi dengan baik objektif profesional," kata dia di Kantornya, Jakarta, Kamis (25/1).
Tulus menilai bahwa peraturan tersebut dibuat untuk menguntungkan perusahaan multifinance tanpa memperhatikan nasib konsumen. "Kalau biayanya dari industrinya sehingga kalau mau jadi pengawas dia dibiayai APBN harusnya," tegas dia.
Oleh karena itu, pihaknya telah merencanakan untuk mengajukan uji materi terhadap peraturan tersebut ke Mahkamah Agung.
"Nanti kita akan rencana uji materi MA dengan POJK 35 Tahun 2018 karena ini iming-iming DP 0 persen. Betul bisa dapat DP 0 persen, tapi nanti cicilan makin tinggi dan tenor yang tinggi jadi ini nanti akan memberatkan konsumen," tandasnya.
Baca juga:
Adira Finance Soal DP Mobil dan Motor 0 Persen: Tetap Harus Hati-hati
OJK: Hanya 86 Perusahaan Pembiayaan Bisa Beri DP Nol Persen Pembelian Mobil & Motor
OJK Yakin DP 0 Persen Tak Timbulkan Risiko Kredit Macet, Ini Alasannya
DP Mobil dan Motor 0 Persen Kerek Kinerja Perusahaan Pembiayaan
Wapres JK dan Menhub Budi Tak Setuju DP Nol Persen Pada Kredit Mobil dan Motor
Wapres JK: DP Mobil dan Motor Nol Persen Terlalu Berisiko