CEK FAKTA: Hoaks Surat Petugas Keamanan AS Soal Karantina Jelang Pelantikan Joe Biden

Merdeka.com - Sebuah surat mengatasnamakan Ohio National Guard beredar di media sosial. Surat itu berisi imbauan pada masyarakat untuk tetap di rumah. Kemudian, surat itu juga berisi peringatan untuk karantina nasional selama dua pekan, menutup bisnis dan pengerahan pasukan di sejumlah wilayah.

"Homeland security is preparing to mobileze the national guard.

Preparing to dispatch them across the US along with military.they will also call in 1st responders.

they are preparing to annoince a national 2 week quarantine for all citizens,All businesses closed.

Everyone at home."

Surat tersebut beredar menjelang pelantikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 20 Januari 2021.

Penelusuran

Menurut penelusuran merdeka.com, surat tersebut adalah hoaks. Dalam artikel AFP Fact Check, dijelaskan bahwa pihak Ohio National Guard tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.

Local National Guard divisions in several US states said a letter circulating online that purported to warn of an imminent national quarantine order was "fake". The purported letter contains similar claims to the ones made in the misleading posts.

“If you see this letter, which is once again circulating on social media and in public, please be aware it IS FALSE AND FAKE,” the Ohio National Guard tweeted on January 12, 2021.

Berikut terjemahannya:

Divisi Garda Nasional Lokal di beberapa negara bagian AS mengatakan sebuah surat yang beredar di media sosial yang berisi perintah karantina nasional adalah "palsu". Surat tersebut menyesatkan.

“Jika Anda melihat surat ini, yang sekali lagi beredar di media sosial dan di depan umum, harap diketahui itu SALAH DAN PALSU,” kata Ohio National Guard dalam akun Twitternya, @OHNationalGuard pada 12 Januari 2021.

Kemudian dalam artikel AFP juga menjelaskan tentang wewenang Presiden AS untuk mengumumkan keadaan darurat melalui UU Stafford 1988.

Undang-undang Stafford 1988 memberi presiden kekuasaan untuk mengumumkan keadaan darurat nasional, memantau dana bantuan bencana oleh Kongres dan menugaskan Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA) untuk membantu pemerintah daerah.

Trump mengumumkan keadaan darurat nasional selama menjabat sebagai presiden, seperti mengatasi bencana alam, kebakaran hutan di California dan badai di Florida. Dia juga mengumumkan keadaan darurat pada 13 Maret 2020, beberapa hari setelah AS melaporkan kematian Covid-19 pertamanya.

Pada 11 Januari 2021, Trump mengumumkan keadaan darurat di Washington DC jelang pelantikan Presiden terpilih Joe Biden pada 20 Januari 2021.

"FEMA berwenang untuk mengidentifikasi, memobilisasi, dan menyediakan atas kebijakannya sendiri, peralatan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengurangi dampak darurat," kata pernyataan Gedung Putih, menambahkan bahwa tindakan itu akan diberlakukan hingga 24 Januari.

Namun, Undang-Undang Stafford tidak secara eksplisit memberi presiden kewenangan untuk mengkarantina warga pada saat bencana. Pernyataan Gedung Putih tidak menyebutkan karantina nasional selama dua minggu atau penutupan bisnis.

Menurut pedoman yang diterbitkan oleh Layanan Riset Kongres pada tahun 2014, pemerintah federal, pada saat keadaan darurat kesehatan, mungkin memiliki kekuasaan untuk mengkarantina warga berdasarkan Klausul Perdagangan Konstitusi AS.

Perintah itu menyusul penyerbuan Capitol AS pada 6 Januari 2021 oleh massa pro-Trump, yang menargetkan gedung tersebut saat Kongres mengesahkan kemenangan pemilihan Biden.

Kesimpulan

Surat mengatasnamakan Ohio National Guard yang menyebutkan perintah untuk karantina nasional selama dua pekan, penutupan bisnis hingga mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah adalah hoaks. Pihak Ohio National Guard tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.

Pernyataan Gedung Putih tidak menyebutkan karantina nasional selama dua minggu atau penutupan bisnis.

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. (mdk/noe)