Merdeka.com - Beredar informasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar Presiden Joko Widodo ditangkap karena melanggar prokes (protokol kesehatan) di NTT. Informasi itu beredar melalui video berdurasi 10 menit 37 detik berjudul "BERITA TERKINI~LANGGAR PROKES DI NTT,, MUI KELUARKAN MAKLUMAT TANG6K4P JKW|VIRAL HARI INI NEWS BARU".

Penelusuran

Menurut penelusuran merdeka.com, informasi tersebut adalah tidak benar. Dalam video tersebut hanya menerangkan bahwa MUI meminta bagi siapa saja yang melanggar prokes, seperti kerumunan, maka harus ditindak. Tidak hanya Rizieq Syihab saja.

Dalam video tersebut, terdapat potongan berita berjudul "MUI: Kala Habib Rizieq Ditahan, Presiden Jokowi Juga Harus Ditahan, Itu Namanya Adil". Lebih jelasnya, dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa jika Presiden Jokowi ditangkap, maka akan ada konsekuensinya.

Dalam artikel pojoksatu.id berjudul "MUI: Kalau Habib Rizieq Ditahan, Presiden Jokowi juga Harus Ditahan" pada 25 Februari 2021, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas membandingkan kerumunan yang dilakukan Rizieq Syihab dan Presiden Jokowi.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas pun ikut membandingkan dua kasus kerumunan tersebut.

Ia mengatakan, kasus kerumunan Presiden Jokowi terjadi saat melakukan kunjungan kerja.

Sementara, kasus kerumunan Habib Rizieq terjadi saat acara keagamaan.

Menurutnya, pelanggaran protokol kesehatan (prokes) itu juga sama-sama dilakukan oleh dua tokoh yang mempunyai pengaruh besar di tengah masyarakat.

Karena itu, Anwar berharap pihak kepolisian bisa bertindak adil secara hukum dalam memperlakukan kedua kasus tersebut.

“Masalahnya, Pak Jokowi juga sudah melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Habib Rizieq,” ujarnya dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (25/2/2021).

Anwar kemudian menganalogikan kasus kerumunan kedua tokoh tersebut.

“Kalau Habib Rizieq ditahan karena tindakannya, maka logika hukumnya, supaya keadilan tegak dan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan para penegak hukum bisa tegak,” jelasnya.

Begitu juga dengan orang nomor satu di Indonesia itu, harus pula ditahan sebagaimana Habib Rizieq Shihab.

“Maka Presiden Jokowi tentu juga harus ditahan,” kata Anwar.

Kendati demikian, lanjut Anwar, akan ada konsekuensi sangat besar jika presiden ditahan.

Hal itu berkenaan dengan keberlangsungan pemerintahan dan negara.

“Tapi kalau Presiden Jokowi ditahan, negara bisa berantakan,” tegasnya.

Sedangkan ditahannya Habib Rizieq, sambungnya, membuat ummat juga menjadi berantakan.

Kemudian dalam artikel merdeka.com berjudul "Mempersoalkan Kerumunan Jokowi" pada 28 Februari 2021, pihak Istana mengklarifikasi kerumunan tersebut.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Muchamad Nabil Haroen menilai, tidak ada upaya provokasi dari Presiden Joko Widodo untuk menciptakan kerumunan saat kunjungan kerja di Maumere, NTT. Sehingga tidak ada kesengajaan untuk melanggar protokol kesehatan.

Selain itu, Presiden Jokowi sudah mengimbau warga Maumere yang ia temui untuk mengenakan masker dan menaati protokol kesehatan. Kerumunan itu dinilai memang tidak terhindarkan.

"Bahwa terjadi kerumunan secara spontan, itu tidak bisa terhindarkan. Itu berlangsung sangat cepat. Petugas langsung menertibkan kerumunan," ujar Nabil kepada wartawan, Rabu (24/2).

Namun, Nabil mengingatkan tim kepresidenan ke depan harus bisa mengantisipasi hal demikian. Patroli pengawal presiden juga bisa mengingatkan warga jaga protokol kesehatan.

Pihak Istana Kepresiden menegaskan kerumunan warga itu tidak dapat dihindari. Walaupun demikian, kondisi tersebut menjadi pelajaran untuk mengelola pengamanan standar protokol kesehatan khususnya untuk Jokowi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian menilai kejadian tersebut bukan kesalahan dari Jokowi. Donny justru menilai, seharusnya pihak pemerintah daerah dapat memberikan pengawalan yang ketat.

"Jadi presiden kan simbol negara yang pasti akan mengundang banyak massa, tidak menejemen pengawalan dan pengaturan kerumunan saja sebenarnya. Tapi ini bisa jadi bahan evaluasi," tambahnya.

Donny menjelaskan kejadian tersebut harus dievaluasi. Sehingga antisipasi dalam protokol kesehatan bisa diperbaiki.

"Betul, enggak mungkin lah Presiden kemudian datang sepi-sepi saja. Ini sudah bisa diprediksi tapi tidak seperti yang dibayangkan kerumunannya. Menejemen antisipasi dan mitigasinya harus diperbaiki," tutupnya.

Kesimpulan

Informasi MUI minta agar Presiden Jokowi ditangkap karena langgar prokes adalah disinformasi. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas memang menyebut jika Rizieq Syihab ditangkap karena kerumunan, berarti Presiden Jokowi juga harud ditangkap.

Namun Anwar juga menjelaskan bahwa jika Presiden Jokowi ditangkap, maka kestabilan negara akan terganggu.

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.