AS akan tutup kantor PLO, Palestina tidak gentar

Merdeka.com - Pemerintah Amerika Serikat mengancam bakal menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington, jika mereka tidak melanjutkan perundingan damai dengan Israel. Namun, PLO menyatakan tidak takut dengan ancaman itu dan memilih menghentikan sementara segala bentuk komunikasi dengan pemerintah AS sampai ada jalan keluar.

Dilansir dari laman Reuters, Minggu (19/11), pangkal masalahnya adalah Kongres AS menyetujui peraturan memerintahkan Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson, tidak memperpanjang masa tugas perwakilan PLO di Washington. Jika ingin terus beroperasi, menurut aturan diloloskan Kongres maka PLO harus mencabut perkara diajukan ke Mahkamah Kejahatan Dunia (ICC) soal kekejaman Israel terhadap penduduk Palestina.

Adalah Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbad, yang mendesak supaya ICC menyelidiki dan mengadili sejumlah pejabat Israel karena terlibat mencaplok lahan buat pemukiman ilegal Yahudi, dan menindas penduduk Palestina. Dia menyampaikan hal itu di dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa beberapa waktu lalu.

Kementerian Luar Negeri AS menyatakan, penutupan kantor PLO itu berlaku selama 90 hari, dan bisa dicabut apabila disetujui Presiden AS, Donald Trump, asalkan PLO mau melanjutkan perundingan dengan Israel. Sikap AS ini menimbulkan masalah baru dalam usaha perdamaian di Timur Tengah. Sebab, Trump menunjuk menantunya, Jared Kushner, menjadi perwakilan dan penasihat presiden urusan Timur Tengah.

"Kami harap hal ini tidak berlangsung lama," kata sumber di Kementerian Luar Negeri AS.

Pemerintah Otoritas Palestina merasa terkejut dengan keputusan AS bakal menutup kantor perwakilan PLO di Washington. Padahal menurut mereka, saat Abbas dan Trump bertemu keduanya telah sepakat akan melanjutkan perundingan kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Namun, Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al-Maliki, menyatakan mereka tidak bakal takluk dengan tekanan dari AS.

Jika Palestina juga bersikap keras sama saja membahayakan posisi mereka. Sebab, karena perseteruan ini AS bisa saja menghentikan bantuan dan bakal menyulitkan warga Palestina.

Sedangkan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, malas menanggapi persoalan itu, dan menyatakan hal ini adalah urusan Amerika Serikat. "Kami menghormati keputusan itu dan terus berharap akan bekerja sama buat membangun perdamaian dan keamanan di Timur Tengah," kata Netanyahu. (mdk/ary)