Australia jatuhkan sanksi kepada petinggi militer Myanmar atas kekerasan Rohingya

Merdeka.com - Australia menjatuhkan sanksi keuangan dan perjalanan terhadap lima pejabat militer Myanmar. Negara tersebut menuding kelima perwira militer itu mengawasi 'bawahan mereka' dalam melakukan kekerasan brutal terhadap warga Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Sebelumnya, Australia telah memberikan pelatihan terhadap tentara Myanmar dan menahan untuk tidak langsung menurunkan sanksi.

"Sekarang kami telah memberlakukan sanksi keuangan dan larangan perjalanan terhadap lima perwira militer Myanmar yang terkait pelanggaran hak asasi manusia," ucap Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne, dilansir dari Channel News Asia, Selasa (23/10).

Dalam dokumen terpisah, kelima perwira tersebut yakni Aung Kyaw Zaw, Aung Aung, Maung Maung Soe, Than Oo dan Khin Maung Soe dikatakan harus membayar denda sebesar USD 1,2 juta dolar atau sekitar Rp 18,2 miliar dan 10 tahun masa tahanan penjara.

Sebelumnya, Amerika Serikat sudah terlebih dahulu memberlakukan sanksi serupa kepada jenderal-jenderal pada bulan Agustus. Sama seperti AS, Australia mengecualikan panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing dari sanksi tersebut.

Badan-badan PBB mengungkapkan, lebih dari 700.000 Muslim Rohingya meninggalkan Myanmar ke Bangladesh tahun lalu karena operasi diklaim untuk membasmi kelompok militan yang diluncurkan oleh militer Myanmar.

PBB juga menuduh militer Myanmar melakukan pemerkosaan dan pembunuhan massal dengan niat genosida. Badan internasional itu menuntut panglima dan lima jenderal militer tertinggi Myanmar untuk diadili berdasarkan hukum internasional.

Namun, Myanmar membantah sebagian besar tuduhan yang diberikan dan menyalahkan Rohingya sebagai 'teroris' yang menyebabkan hal tersebut.

Hingga berita diturunkan juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay enggan untuk berkomentar perihal permasalahan ini.