Bertemu Dubes Myanmar, Ma'ruf Tegaskan Komitmen RI Bantu Solusi Konflik di Rakhine

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin hari ini menerima kunjungan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Republik Uni Myanmar untuk Indonesia, Daw El El Khin Aye. Selain soal kerja sama perdagangan dan investasi, dalam pertemuan itu, Wapres menyebut Indonesia berkomitmen mendukung Myanmar dalam mencari solusi bagi konflik di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Dia bilang, Indonesia ingin melihat kemajuan signifikan persiapan repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat.

"Ibu Duta Besar pasti paham bahwa Indonesia ingin terus berkontribusi terhadap penyelesaian masalah ini," tuturnya.

Ma'ruf menyebut, bahwa cara Indonesia berkontribusi selalu memakai pendekatan konstruktif agar membuahkan hasil. Dia pun berharap agar rumah sakit yang dibangun di Rakhine State dapat segera diserahkan ke pemerintah Myanmar.

Menutup pertemuannya, Ma'ruf tak lupa mendoakan kelancaran dan kesuksesan Pemilu Myanmar yang akan di gelar pada tahun 2020 mendatang.

"Saya juga mendoakan pemilu Myanmar tahun 2020 dapat berlangsung damai dan sukses," tutup Wapres.

Repatriasi Rohingya

Usai pertemuan, Duta Besar (Dubes) Myanmar untuk Indonesia, Ei Ei Khin Aye, mengundang Wapres Ma'ruf untuk berkunjung ke negaranya.

"Saya telah menyerahkan undangan dari Wapres Myanmar di mana ketika ia berkunjung ke Jakarta untuk menghadiri pelantikan Presiden dan Wapres untuk mengunjungi Myanmar (wapres RI)," kata Khin Aye usai bertemu Ma'ruf.

Khin Aye menuturkan, secara umum kedua negara membahas hubungan bilateral kenegaraan. Kemudian, fokus pada pembahasan kerja sama ekonomi. Serta kerja sama di sektor perdagangan yang sekarang mencapai USD 1 miliar.

Selain itu, Khin Aye juga menyinggung masalah repatriasi Rohingya. Dia mengatakan proses repatriasi bagi etnis Rohingya akan berjalan aman.

"Kami telah menjanjikan tentang keamanan bagi mereka, tapi masalahnya adalah kapan repatriasi akan dimulai. Di mana repatriasi itu akan dimulai saya rasa tergantung pada lebihnya kesepahaman. Bukan justru membuat lebih banyak permintaan. Karena, jika mereka meminta bagi status kewarganegaraan atau apapun, maka itu akan lebih menyulitkan bagi Myanmar," jelasnya. (mdk/pan)