Data e-KTP di India diduga bocor dan dijual
Merdeka.com - Pemerintah India dikabarkan sedang menyelidiki dugaan bocornya data kartu tanda penduduk elektronik (Aadhaar) sebanyak lebih dari 1 miliar orang. Kabarnya data kependudukan itu bisa ditebus seharga INR 500 (sekitar Rp 105 ribu) dan dijual melalui jejaring media sosial.
Dilansir dari laman Reuters, Kamis (4/1), kabar bocornya data e-KTP India berawal dari terbitnya laporan investigasi dilakukan surat kabar setempat, The Tribune. Di dalam artikel itu ditulis reporter mereka bisa membeli kata kunci buat memasuki pusat data Aadhaar. Setelah masuk, mereka bisa mengakses seluruh data mulai dari nama, nomor telepon, hingga alamat rumah seluruh penduduk India. Sang jurnalis mengaku membeli akses itu melalui seseorang dalam grup lewat aplikasi percakapan WhatsApp.
Lembaga Catatan Kependudukan Sipil India (UIDAI) menyatakan sudah melaporkan dugaan penjualan data e-KTP itu kepada aparat penegak hukum. Namun, mereka masih memastikan kalau data e-KTP penduduk India tetap aman. Data diambil sama saja seperti di Indonesia, yakni sidik jari dan pindai selaput pelangi mata.
-
Bagaimana modus pencurian data KTP? 'Saat ini permintaan data pribadi dapat menggunakan berbagai macam modus,' kata Friderica dalam akun Instagram @ojkindonesia, dikutip Selasa (23/7).
-
Apa itu KTP Sakti? 'Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,' ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12). Ganjar berbicara apabila KTP Sakti ini mempresentasikan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program.
-
Siapa yang membocorkan data orang Indonesia? Dalam tangkapan layarnya, akun X bernama @Fusion Intelligence Center @S memberitahukan bahwa data pribadi masyarakat Indonesia telah dibocorkan oleh sebuah channel Telegram di China.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol hacker dan sekitar 204 juta data DPT bocor dalam kejadian ini.
-
Bagaimana Medan siapkan e-KTP? Hal yang dilakukan, ungkapnya, menghadirkan pelayanan jemput bola di area-area publik. 'Kita hadirkan layanan di sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rumah tahanan, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat publik lainnya. Selain itu, melakukan sosialisasi intensif terhadap masyarakat terkait pentingnya memiliki e-KTP, ' ujarnya seraya memaparkan langkah dan upaya lainnya.
-
Bagaimana Kominfo mengecek kunci? 'Kami juga mendapatkan (kunci enkripsi-red). Tapi ini sedang dikerjakan. Dan kita sudah coba di spesimen kita, memang berhasil dibuka. Tapi kita belum tahu karena kan di kunci banyak. Jadi, itu masih lagi dikerjakan,' ungkap pria yang akrab disapa Semmy saat konferensi pers di Kominfo, Jakarta, Kamis (4/7).
"Data kependudukan tetap tidak bisa diakses tanpa sidik jari dan pindai iris," demikian penjelasan disampaikan UIDAI.
Hanya saja jika benar terjadi, pembobolan data itu bisa menjadi masalah keamanan data terbesar dalam sejarah. Apalagi, parlemen India juga mengkritik keputusan pemerintah yang hendak menyerahkan pengelolaan Aadhaar kepada pihak swasta. Mereka khawatir dengan cara itu data akan mudah sekali dibocorkan dan disalahgunakan. Sebagian kalangan juga merasa privasi mereka terganggu karena seluruh data pribadi, mulai dari rumah hingga rekening tabungan, tercantum dalam e-KTP.
Walau demikian, Perdana Menteri Narendra Modi berkeras melanjutkan penyatuan seluruh data pribadi ke dalam e-KTP. Namun, niatnya terhalang oleh Mahkamah Agung India memerintahkan supaya harus dilakukan dengar pendapat dari berbagai kalangan.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan data pemilih yang bocor merupakan data daftar pemilih tetap atau DPT
Baca SelengkapnyaKominfo dan BSSN dituding lalai terkait hal ini. Berikut selengkapnya
Baca SelengkapnyaMenkominfo Buka Suara soal Kebocoran Pemilih KPU: Sekarang Data Mahal Harganya
Baca SelengkapnyaPeretas menawarkan data DPT Pemilu 2024 yang berhasil dia dapatkan seharga USD 74.000 atau setara Rp 1,2 miliar.
Baca SelengkapnyaDittipidsiber tengah melakukan penyelidikan lebih jauh sembari berkoordinasi dengan pihak lain
Baca SelengkapnyaDiduga data pemilih ini dijual hacker sebesar Rp 1,2 miliar.
Baca SelengkapnyaBKN mengimbau kepada seluruh pengguna layanan BKN untuk segera memperbarui kata kunci atau password secara berkala.
Baca SelengkapnyaPeretas Bjorka diduga memperjualbelikan data pribadi WNA atau turis asing yang datang ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku sudah menganalisis data NPWP yang diduga bocor.
Baca SelengkapnyaBSSN masih berkoordinasi dengan Polri terkait dugaan kebocoran data INAFIS tersebut.
Baca SelengkapnyaAdapun Ditjen Pajak Kemenkeu menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP
Baca SelengkapnyaJokowi sudah memerintahkan Kominfo maupun BSSN untuk memitigasi secepatnya.
Baca Selengkapnya