Data Pribadi Kanselir Jerman dan Ratusan Politikus Diretas
Merdeka.com - Data pribadi ratusan politikus Jerman, termasuk Kanselir Angela Markel diretas. Pemerintah menyebut mereka telah menjadi korban peretasan data pribadi secara daring.
"Data pribadi dan dokumen milik ratusan politikus dan tokoh publik diterbitkan di internet," kata Juru Bicara Pemerintah Jerman, Martina Fietz, dikutip dari South China Morning Post, Jumat (4/1).
Fietz menegaskan, pemerintah menanggapi serius masalah ini. Politikus yang menjadi korban peretasan ini ialah para anggota parlemen Jerman atau Bundestag, maupun anggota parlemen Eropa di tingkat lokal dan regional.
-
Data apa yang diserang hacker? Kasus serangan hacker terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 membuka fakta lemahnya proteksi sistem di Indonesia.
-
Gimana cara Jerman ngelawan kejahatan siber? Perusahaan-perusahaan di Jerman menghabiskan sekitar USD2.6 miliar atau sekitar Rp 42 miliar untuk memerangi kejahatan dunia maya, dengan 53 persen dibelanjakan untuk keamanan dan sisanya digunakan untuk perangkat keras dan perangkat lunak.
-
Siapa yang mundur karena data negara bocor? Kejadian tersebut menyebabkan Presiden Sistem Pensiun Jepang, Toichiro Mizushima mengundurkan diri dari jabatannya.
-
Dimana data korban ransomware dipublikasikan? Menurut perkembangan terakhir, negosiasi gagal yang menyebabkan jutaan data pengguna akhirnya dipublikasikan di dark web oleh si pelaku.
-
Bagaimana Hacker serang sistem pemilu? Ditemukan bahwa aktivitas yang sering dilakukan oleh pemerintah Rusia dan China adalah upaya untuk menghambat situs otoritas pemilihan, mengakses informasi pribadi pemilih, hingga memindai sistem pemilihan online untuk dicari kelemahannya.
-
Siapa yang menjadi target kejahatan siber? Tidak hanya perorangan yang menjadi target, namun perusahaan besar, pemerintah, hingga institusi finansial juga rentan terhadap serangan ini.
"Wakil dari seluruh partai di Bundestag jadi korban," sebutnya.
Investigasi awal atas kasus ini, kata Fietz, mengindikasikan data yang bocor bukan data atau informasi sensitif, termasuk juga data yang diretas dari kantor Merkel. Data yang dicuri terdiri dari alamat pribadi, nomor ponsel, surat, faktur, dan salinan dokumen identitas. Data ini diunggah di Twitter pada Desember dan merasa heran kenapa baru terungkap pekan ini.
Selain politikus, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier, selebritis, dan jurnalis menjadi target. Peretasan ini pertama kali diberitakan harian Bild dan radio RBB. Bild memberitakan pencurian data ini berlanjut sampai akhir Oktober 2018 namun belum diketahui kapan aksi ini mulai dilakukan.
Dalam siarannya, RBB menjelaskan temuan awal tak ada data sensitif yang dicuri, hanya saja dapat berdampak masif karena banyaknya data pribadi yang diterbitkan. Karena banyaknya data yang dicuri, diyakini data diambil tak hanya dari satu sumber.
Pimpinan parlemen mendapat informasi peretasan ini pada Kamis lalu dan Kantor Federal untuk Keamanan Informasi (BSI) dan dinas intelijen domestik mengatakan mereka sedang menyelidiki.
"Berdasarkan informasi awal kami, jaringan pemerintah belum ditargetkan," BSI mengeluarkan pernyataan di Twitter.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia kembali dihebohkan kabar kebobolan 204 juta Data Pemilih Tetap (DTP) Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca SelengkapnyaSerangan hacker Indonesia ke situs-situs pemerintahan Israel sedang jadi perbincangan.
Baca SelengkapnyaBerikut daftar pejabat dunia yang mundur gara-gara data warganya bocor
Baca SelengkapnyaMahfud menyampaikan, sebaiknya KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk bekerja lebih hati-hati lagi
Baca SelengkapnyaPolri tidak mungkin bisa bekerja sendiri dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan di ruang siber
Baca SelengkapnyaData log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi angkat bicara komentari kabar soal kasus dugaan bocornya data NPWP miliknya dan jutaan warga Indonesia.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani bilang telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan kebocoran NPWP tersebut.
Baca SelengkapnyaCak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.
Baca SelengkapnyaDPR geram dengan kabar dugaan kebocoran data 204 juta pemilih oleh KPU.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, masalah utama terletak pada kualitas SDM yang belum mampu mengikuti perkembangan teknologi
Baca SelengkapnyaBudi Arie telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebocoran data 6 juta NPWP itu.
Baca Selengkapnya