Diduga Lakukan Pelanggaran, Mendagri AS Mengundurkan Diri

Merdeka.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada Sabtu (15/12), mengumumkan bahwa Menteri Dalam Negeri AS Ryan Zinke akan mengundurkan diri dari posisinya pada akhir tahun.

"Mendagri @RyanZinke akan meninggalkan pemerintahan pada akhir tahun setelah menjabat selama hampir dua tahun. Ryan telah mencapai banyak hal selama masa jabatannya dan saya ingin berterima kasih kepadanya atas pelayanannya kepada bangsa," Trump menulis dalam sebuah twit.

Orang Nomor Satu di AS itu melanjutkan dalam twit kedua: "... Pemerintahan Trump akan mengumumkan Mendagri yang baru minggu depan," demikian seperti dikutip dari CNN, Minggu (16/12).

Pengunduran diri itu terjadi di tengah berbagai penyelidikan kasus pelanggaran etika terhadap Zinke dan juga perombakan staf di antara pejabat pemerintahan Trump --termasuk baru-baru ini, kepala staf kepresidenan John Kelly.

The Washington Post melaporkan pada hari Sabtu bahwa para pejabat pemerintah mengatakan, Gedung Putih telah mendorong Zinke untuk mengundurkan diri selama berminggu-minggu lalu. Mereka juga memberi kesempatan agar Zinke memilih mengundurkan diri pada akhir tahun, ketimbang harus dipecat oleh kantor kepresidenan.

Mengutip dua orang yang akrab dengan diskusi tersebut, The New York Times juga melaporkan bahwa tim staf kepresidenan telah memberi tahu Zinke bahwa ia mungkin mengambil risiko pemecatan yang berpotensi memalukan jika ia tidak meninggalkan jabatannya pada akhir tahun.

Beberapa calon pesaing untuk posisi yang ditinggalkan Zinke antara lain: Wakil Menteri Dalam Negeri AS David Bernhardt dan mantan Senator Nevada dari Partai Republik, Dean Heller, yang kalah dalam pemilu paruh waktu November 2018 lalu, kata sumber-sumber dengan pengetahuan tentang situasi tersebut.

Zinke mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu bahwa dia bangga dengan pekerjaannya sebagai Mendagri dan menyebut tuduhan terhadapnya "salah."

"Saya suka bekerja untuk Presiden dan saya sangat bangga dengan semua kerja bagus yang kami capai bersama," tulis mantan menteri dalam negeri AS itu di Twitter.

"Namun, setelah 30 tahun pelayanan publik, saya tidak bisa membenarkan menghabiskan ribuan dolar membela diri dan keluarga saya terhadap tuduhan palsu."

Kementerian Kehakiman AS (DoJ) sedang menyelidiki Zinke karena mungkin menggunakan kantornya untuk kepentingan pribadi, menyusul laporan dari seorang inspektur jenderal Kemendagri AS.

Tuduhan itu termasuk penanganan kementerian atas proyek kasino di negara bagian Connecticut, dugaan persekongkolan dengan legislator negara bagian atas anggaran proyek Grand Staircase-Escalante National Monument, dan 'permainan' soal pengembangan lahan di negara bagian Montana.

Dia juga dituduh melakukan penyensoran atas laporan perubahan iklim nasional di AS, serta dugaan penyalahgunaan pajak senilai ratusan ribu dolar AS untuk kepentingan pribadi.

Termasuk beberapa tuduhan di atas, nama Zinke terseret dalam total 17 penyelidikan federal, menurut lembaga swadaya Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW).

Mengomentari berbagai tuduhan terhadapnya, Zinke mengatakan, "Saya mengikuti semua aturan, prosedur, peraturan dan yang paling penting hukum," ujarnya kepada CNN. "Ini adalah investigasi yang didorong secara politik yang tidak memiliki tujuan mulia."

Sejak mengambil alih kantor pada Maret 2017, Zinke telah bekerja sama dengan Trump di sejumlah bidang kebijakan. Dia meluncurkan agenda pengembangan energi ambisius, termasuk penilaian ulang potensi energi lepas pantai seluruh negeri.

Dia juga mengerahkan sumber daya Kementerian Dalam Negeri ke wilayah federal di sepanjang perbatasan AS-Meksiko, yang katanya dalam sebuah pernyataan November telah menghasilkan "peningkatan 4.000 persen dalam penangkapan alien (imigran) ilegal" oleh penegak hukum di bawah naungan kementeriannya.

Zinke sering menyebut Presiden Trump sebagai figur pembangun ketika memperjuangkan upaya untuk mendapatkan pendanaan untuk membangun kembali infrastruktur yang menua di taman nasional dan situs nasional lainnya.

Reporter: Rizki Akbar HasanSumber: Liputan6.com