Duterte dikecam karena ancam tembak pegiat HAM

Merdeka.com - Kelompok pegiat hak asasi manusia di Filipina meradang karena ucapan Presiden Rodrigo Duterte. Penyebabnya, Duterte menyatakan memerintahkan polisi buat menembak para aktivis jika dianggap menghalangi perang brutal terhadap sindikat narkoba.

Dilansir dari laman The Guardian, Jumat (18/8), pegiat hak asasi mengecam eksekusi di tempat setelah Senin lalu polisi Filipina menembak mati 32 orang, dalam beberapa penggerebekan di Ibu Kota Manila karena terlibat narkoba. Duterte menyatakan dia justru bakal menyelidiki para aktivis mengkritik caranya menghadapi sindikat narkoba.

"Suatu hari, saya bakal menyelidiki kalian yang masuk kelompok pegiat hak asasi karena konspirasi. Kalau mereka menghalangi hukum, silakan kalian (polisi) tembak mereka. Jadi mereka bisa melihat apa artinya hak asasi," kata Duterte dalam pidatonya.

Duterte malah memuji prestasi para aparat yang berhasil menembak mati anggota sindikat narkoba. Dia mengatakan kalau hal itu buat memberikan efek kejut terhadap orang-orang yang masih nekat berurusan dengan narkoba.

"Ayo bunuh lagi 32 orang setiap hari. Mungkin dengan begitu kita bisa menekan wabah narkoba di negeri ini," ujar Duterte.

Kejaksaan Filipina juga nampaknya tutup mata atas perang berdarah melawan narkoba di negara itu. Pada Desember tahun lalu, mereka menyatakan aparat polisi membunuh bandar atau kurir narkoba bakal diampuni. Sebaliknya, dia mengancam menghabisi pegiat hak asasi.

Duterte juga sempat melontarkan pernyataan kontroversial soal perang berdarah melawan narkoba. Dia sempat berjanji bakal menghalangi penyelidikan digelar oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Filipina karena dugaan penyalahgunaan militer dalam program itu. Namun, belakangan dia berdalih ucapannya saat itu cuma gurauan.

Sejak Duterte dilantik menjadi presiden, aparat kepolisian Filipina dikabarkan sudah membunuh 3500 orang karena dituduh terlibat narkoba. Sedangkan 2000 lainnya meninggal lantaran kejahatan terkait narkoba, dan ribuan lainnya dibunuh dengan alasan tidak jelas.

Langkah Duterte juga memicu kecaman dari kaum penentang politiknya. Mereka mendesak supaya Duterte diseret ke Pengadilan Internasional di Belanda karena dianggap melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menurut Direktur Asia Human Rights Watch, Phelim Kine, ucapan Duterte sangat berbahaya, sebab seolah menjadi pembenaran buat aparat penegak hukum 'menghabisi' pekerja hak asasi di Filipina. Kine mendesak supaya Duterte mencabut pernyataannya sebelum hal itu menjadi kenyataan.

"Ancaman pembunuhan terhadap pekerja hak asasi oleh Duterte bisa memberi jalan bagi kejahatan kemanusiaan. PBB dan dunia harus menyelidiki perang narkoba digalakkan Duterte yang malah lebih terlihat sebagai pembantaian," kata Kine.