Duterte putuskan Filipina keluar dari pengadilan pidana internasional

Merdeka.com - Juru Bicara Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Harry Roque menyampaikan Filipina akan menarik diri dari perjanjian yang dibentuk Pengadilan Pidana Internasional (ICC). Keputusan itu dibuat sebulan setelah pengadilan tersebut menyelidiki perang anti-narkoba Duterte.

Roque mengatakan bahwa Duterte menyambut penyelidikan ini. "Karena dia sakit dan bosan terus dituduh (oleh) panitia karena kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran hak asasi manusia," seperti dilansir dari laman CNN, Rabu (14/3).

Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) sudah lama menuduh Duterte melakukan pelanggaran HAM saat kampanye anti narkoba. Menurut perkiraan Human Rights Watch, kampanye tersebut sudah merenggut 12.000 nyawa orang sejak Juni 2016. Dan menurut pemerintah Filipina, sekitar 3.900 orang telah terbunuh dalam perang narkoba.

Namun Duterte terus membantah tuduhan melakukan pelanggaran HAM. Menurutnya, masalah narkoba adalah salah satu yang menggunakan penegakan hukum dalam negeri.

Duterte pernah menyerang upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki pelanggaran HAM di Filipina. Bahkan, Duterte pernah meminta polisi untuk tidak bekerja sama dengan penyelidik PBB.

ICC bukan bagian dari PBB, namun kedua badan tersebut memiliki kesepakatan kerja sama.

Bukan hanya Filipina yang keluar dari ICC. Negara lain seperti Burundi, Rusia, Afrika Selatan dan Gambia semuanya muncur dari pengadilan.

ICC dibuat untuk menjadi 'pengadilan pilihan terakhir' tempat untuk mencoba (menyelidiki) diktator dan orang lain yang tidak bisa dibawa ke pengadilan dalam negeri. ICC menjadi badan kehakiman yang kontroversial karena fokusnya pada negara berkembang, khususnya Afrika.