Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Duterte sebut tak pernah mau berunding dengan militan di Marawi

Duterte sebut tak pernah mau berunding dengan militan di Marawi Rodrigo Duterte. ©2016 REUTERS/Damir Sagolj

Merdeka.com - Pemerintah Filipina akhirnya buka mulut soal tudingan sikap Presiden Rodrigo Duterte yang dianggap labil, dan membikin perundingan dengan kelompok militan di Marawi terhenti. Mereka ngotot sejak awal tidak pernah ada perundingan dengan kelompok bersenjata yang mengaku pro Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Dilansir dari laman benarnews, Jumat (7/7), juru bicara kepresidenan, Ernesto Abella, mengatakan mereka tidak mendapat laporan apapun tentang upaya seorang tokoh masyarakat muslim Mindanao, Agakhan Syarief, yang konon diminta menjadi penengah perundingan antara Duterte dan kelompok militan.

"Saya tegaskan, istana dan Presiden (Duterte) tidak berunding dengan teroris, termasuk kelompok teroris lokal ini, yang memang berniat mendirikan negara di dalam Filipina, serta melepaskan segala hubungan pemerintahan antara Filipina dan Kota Marawi beserta penduduknya," ujar Abella.

Pada Rabu lalu Agakhan Sharief mengatakan, setelah kelompok bersenjata pro ISIS pimpinan Maute bersaudara menyerbu Kota Marawi pada 23 Mei, seorang penasihat senior Duterte menghubunginya. Dia meminta supaya Sharief bisa menjembatani dialog karena mengenal Abdullah Maute dan Omarkhayam Maute. Pengakuan Sharief juga dibenarkan oleh dua orang sumber lain di Marawi.

Sharief yang dijuluki Bin Laden karena wajahnya mirip enggan mengungkap siapa penasihat senior Duterte mengontaknya. Mulanya, lanjut Sharief, setelah diyakinkan, Duterte sepakat akan bertemu dengan ibu dari Maute bersaudara, Ominta 'Farhana' Romato, di dekat Cagayan De Oro atau Kota Davao.

Sharief mengatakan kedua anak Farhana mempercayakan ibu mereka menjadi juru runding dengan Duterte.

"Dia (penasihat Duterte) mempersiapkan segala yang saya minta. Saya bilang kepadanya supaya disediakan helikopter buat menjemput ibu Maute bersaudara dan mengantarnya ke presiden. Dia siapkan itu," kata Sharief.

Sharief juga sebelumnya meyakinkan Maute bersaudara dan Farhana soal perundingan. Dia mengatakan, Duterte bersiap menawarkan pilihan supaya trah Maute bisa menerapkan hukum Islam di kampung halaman mereka, Butig, jika dia bisa meloloskan usulan sistem negara federal di Filipina.

Mendadak perundingan menjadi berantakan, karena pada 31 Mei Duterte malah menyatakan tidak bakal berunding dengan teroris. Lantas, pasukan Filipina menangkap ayah Maute bersaudara, Cayamora Maute, pada 6 Juni. Tiga hari kemudian giliran Farhana dibekuk. Padahal, kata Sharief, Maute bersaudara sudah siap menyingkir dari Marawi dan mengakhiri konflik jika Duterte menepati janji.

"Masalahnya ada di presiden kita. Pikirannya selalu berubah. Dia mengatakan tidak bakal berunding dengan teroris dan hal itu yang menyebabkan perundingan berhenti," ucap Sharief.

Sharief bukan sekali ini saja menjadi penengah konflik. Dia sudah sering diminta mendamaikan pertikaian bersenjata di wilayah selatan Filipina itu.

Saat dikonfirmasi, baik penasihat maupun juru bicara kepresidenan Duterte tak ada yang memberikan komentar. Wali Kota Marawi, Majul Usman Gandamra, mengakui soal adanya negosiasi itu. Namun, dia menyatakan kesalahan justru ada pada pihak kelompok bersenjata. Sebab, mereka tidak mengendurkan serangan ketika diberi pilihan.

"Saat itu memang ada kesempatan, tetapi mereka tidak memperlihatkan niat baik," kata Usman.

Sharief terakhir bertemu dengan Abdullah pada 25 Juni lalu, saat dia memimpin kelompok ulama menuju sarang kelompok Maute demi membebaskan beberapa sandera menjelang Idul Fitri. Dia juga mengaku tidak sepakat dengan ideologi ISIS. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan hal itu karena merasa masih bisa meyakinkan trah Maute supaya mengakhiri pertempuran.

"Saya ini pendamai. Saya tidak bisa berunding kalau bicara melawan mereka," ucap Sharief.

Sayangnya, reputasi Duterte dikenal buruk soal perjanjian damai. Dia kerap melanggarnya. Sebab, dia berjanji berulang-ulang bakal menggempur seluruh kelompok militan. Padahal, ketika dia menjabat sebagai Wali Kota Davao selama 22 tahun, dia sudah meneken perjanjian dengan kelompok pemberontak Marxist. Wilayah Mindanao dengan 22 juta penduduk memang tidak pernah tenang dari pertikaian bersenjata.

Hingga kini, konflik di Marawi masih berlangsung. Sudah 400 meregang nyawa. Terdiri dari 337 militan, 85 prajurit, dan 44 warga sipil. Sedangkan sekitar 260 ribu warga terpaksa mengungsi karena khawatir ISIS bakal menjadikan selatan Filipina sebagai markas besar di Asia Tenggara.

(mdk/ary)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Redam Konflik Papua, Kasad Tak akan Gunakan Pendekatan Tempur
Redam Konflik Papua, Kasad Tak akan Gunakan Pendekatan Tempur

Konflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Baca Selengkapnya
Perang Dua Dinasti Politik, Wapres Filipina Perintahkan Pembunuhan Presiden Marcos Jr
Perang Dua Dinasti Politik, Wapres Filipina Perintahkan Pembunuhan Presiden Marcos Jr

Para pakar berpendapat bahwa meskipun pernyataan Sara Duterte sangat tegas, dukungan politiknya tidak akan berkurang.

Baca Selengkapnya
Kasad Jenderal TNI Maruli Tegaskan Prajurit Netral di Pemilu 2024
Kasad Jenderal TNI Maruli Tegaskan Prajurit Netral di Pemilu 2024

Kasad Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan komitmennya untuk menjaga netralitas prajurit.

Baca Selengkapnya
PDIP Balas Sentil Dudung: Beliau jadi Kasad Lebih Banyak Urus Anaknya yang Tak Lolos Akmil
PDIP Balas Sentil Dudung: Beliau jadi Kasad Lebih Banyak Urus Anaknya yang Tak Lolos Akmil

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto balas menyentil Jenderal Dudung yang menanggapi ucapan Megawati Soekarnoputri soal netralitas TNI.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Eks Kasad Dudung Jawab Mega soal TNI: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral Juga?
VIDEO: Eks Kasad Dudung Jawab Mega soal TNI: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral Juga?

Dudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.

Baca Selengkapnya
Megawati Minta TNI-Polri Tak Intervensi, Dudung: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral
Megawati Minta TNI-Polri Tak Intervensi, Dudung: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral

Menurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bantahan Jokowi Soal Tudingan Cawe-Cawe Munaslub Golkar
VIDEO: Bantahan Jokowi Soal Tudingan Cawe-Cawe Munaslub Golkar

Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.

Baca Selengkapnya
Tetap Jabat Menko Polhukam, Mahfud MD Jamin Tak Ada Konflik Kepentingan Usai Jadi Cawapres Ganjar
Tetap Jabat Menko Polhukam, Mahfud MD Jamin Tak Ada Konflik Kepentingan Usai Jadi Cawapres Ganjar

Mahfud MD memastikan tak ada konflik kepentingan usai dirinya ditunjuk menjadi cawapres Ganjar.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kasad TNI Maruli Tanggapi Mahfud Soal Aparat Backing Tambang: Kita Takut Sekarang
VIDEO: Kasad TNI Maruli Tanggapi Mahfud Soal Aparat Backing Tambang: Kita Takut Sekarang

Maruli menyebut TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit

Baca Selengkapnya
Kasad Maruli Minta Publik Tak Kaitkan Kasus Penganiayaan Relawan dengan Netralitas TNI
Kasad Maruli Minta Publik Tak Kaitkan Kasus Penganiayaan Relawan dengan Netralitas TNI

Komitmen TNI untuk tetap netral tidak berubah dan sikap demikian tetap terus dijaga.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Minta Maaf, Begini Penjelasan Ucapan 'Piting' Warga Rempang
Panglima TNI Minta Maaf, Begini Penjelasan Ucapan 'Piting' Warga Rempang

Karena kalimat itu, diakui Yudo, berujung kesalahan tafsir di masyarakat

Baca Selengkapnya
Kasad Jenderal Maruli: Saya Tidak Mau Jadi Sejarah TNI AD Tak Netral di Pemilu
Kasad Jenderal Maruli: Saya Tidak Mau Jadi Sejarah TNI AD Tak Netral di Pemilu

Menurutnya, kepercayaan publik terhadap AD sudah baik.

Baca Selengkapnya