Hamas mengeluh proses rekonsiliasi dengan Fatah tersendat

Merdeka.com - Dua kelompok perjuangan di Palestina, Fatah dan Hamas, kembali ke meja perundingan buat melanjutkan proses perdamaian antara keduanya. Namun, Hamas mengeluh Fatah tidak serius menjalankan kesepakatan rekonsiliasi diteken Oktober lalu.

Dalam pertemuan lanjutan digelar di Ibu Kota Kairo, Mesir, pada Kamis (23/11), perwakilan Hamas, Salah Al-Bardawil, mengatakan sangat kecewa dengan hasilnya. Dia mengatakan hasil perundingan lanjutan itu nampaknya tidak menemukan titik terang di antara kedua belah pihak, yakni soal pencabutan sanksi diterapkan oleh Presiden Palestina, Mahmud Abbas, dan pembukaan perbatasan antara Jalur Gaza dan Mesir.

Setelah Hamas mengambil alih Jalur Gaza usai kalah dalam pemilihan umum satu dasawarsa lalu, Abbas menerapkan sejumlah sanksi di Jalur Gaza yang sangat menyulitkan penduduk setempat. Dia memangkas pasokan listrik dan menyunat gaji 60 ribu pegawai negeri sipil di sana sebanyak 30 persen.

"Kami bekerja keras buat menepati kesepakatan, seperti membuka perbatasan dan mencabut sanksi dan melanjutkan rekonsiliasi, tetapi sayangnya hal itu tidak terjadi," kata Bardawil, seperti dilansir dari laman Reuters.

Bardawil melanjutkan, topik juga mengganjal dalam perundingan lanjutan itu adalah Fatah dan Hamas gagal mencapai kesepakatan soal siapa berwenang mengurus keamanan di Jalur Gaza. Sebab, selama ini masalah itu dipegang oleh Hamas.

Kepala Rombongan Perundingan Fatah, Azzam Al-Ahmad, menyatakan mereka tetap pada pendirian. Yaitu Hamas harus menyerahkan seluruh pemerintahan sipil dan keamanan Jalur Gaza pada Otoritas Palestina, dengan tenggat waktu pada 1 Desember. Menurut dia, perundingan selanjutnya bakal digelar kembali di Kairo Desember mendatang, dengan topik utama mengevaluasi proses rekonsiliasi.

Satu hal yang disepakati oleh Fatah dan Hamas dalam perundingan lanjutan hari ini adalah soal pemilihan umum. Kedua belah pihak setuju menunda menggelar pemilihan umum hingga akhir 2018. Mereka menyatakan akan menyerahkan keputusan penetapan tanggal pemilu kepada Mahmud Abbas.