Follow
Kebijakan terbaru Trump, imigran ilegal segera angkat kaki
Merdeka.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus mengerahkan upaya agar hukum imigrasi di negaranya menjadi lebih ketat. Dalam dokumen resmi yang dirilis Departemen Keamanan Dalam Negeri terungkap ambisi Trump tentang ruang lingkup yang akan diambilnya untuk menegakkan hukum imigrasi.
Dilansir dari laman New York Times, Rabu (22/2), beberapa poin yang dirilis dalam dokumen tersebut antara lain, mempublikasikan kejahatan imigran tanpa dokumen, mencabut perlindungan privasi imigran tersebut, meminta polisi untuk menjadi penegak, membangun fasilitas penahanan baru, mencegah para pencari suaka, dan mempercepat proses deportasi.
Kebijakan tersebut memang telah disebut-sebut Trump selama masa kampanye. Trump kerap menyebut imigran ilegal sebagai "alien pelaku kriminal" dan menuding imigran semacam itu telah mengorbankan rakyat Amerika serta menimbulkan ancaman bagi orang AS asli.
-
Apa yang DPR minta dari Imigrasi? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.'Seperti yang kita ketahui, Imigrasi punya yang namanya Tim Pora, di mana mereka bisa melakukan operasi dengan dibantu unsur Polri, TNI, Naker dan instansi terkait lainnya. 'Nah, menurut saya imigrasi perlu memastikan tim ini meningkatkan kinerjanya dengan lebh sering operasi, demi menindak WNA-WNA arogan yang meresahkan masyarakat ini,' sambungnya.
-
Kenapa DPR desak Imigrasi perketat pengawasan? Atas kejadian ini, polisi diminta menindak yang bersangkutan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. 'Pertama, karena sudah kejadian tentunya polisi wajib memastikan polisi mempertanggungjawabkan tindakannya, baik kepada hukum maupun kepada masyarakat. Pastikan dia memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang telah dirugikan.''Ada berapa banyak kendaraan yang ia tabrak, hitung semuanya. Begitu juga kalau ada pasal pidanya juga dijerat saja. Masyarakat tentunya sudah muak dengan berbagai insiden bule seenaknya seperti ini. Jadi harus ada tindakan tegas,' ujar Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Selasa (11/6).
-
Bagaimana deportasi dilakukan? Mereka ditahan selama satu hari di kantor polisi dan Penjara Pusat. Pada gelombang kedua angka deportasi mencapai antara 500 dan 600 orang. Pada akhir Agustus 1915, sekitar 150 orang Armenia berkewarganegaraan Rusia dideportasi dari Konstantinopel ke pusat penampungan.
-
Bagaimana Ditjen Imigrasi meningkatkan kinerja? Oleh karena itu, di tahun 2024 ini, Sahroni ingin seluruh jajaran Imigrasi bekerja lebih keras dan lebih cerdas lagi. Selain itu, penting juga bagi Imigrasi untuk mempertahankan semua program-program baik yang sudah ada.
-
Apa saja inovasi yang dibuat Ditjen Imigrasi? Banyak pencapaian yang berhasil dibuat Ditjen Imigrasi dalam beberapa tahun belakang. DPR memuji inovasi yang diluncurkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM melalui kehadiran sejumlah layanan seperti 78 autogate di Jakarta dan Bali, kemudahan mengurus paspor haji dan umrah serta kebijakan Golden Visa.
-
Siapa yang meminta Imigrasi perketat pengawasan? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.'Seperti yang kita ketahui, Imigrasi punya yang namanya Tim Pora, di mana mereka bisa melakukan operasi dengan dibantu unsur Polri, TNI, Naker dan instansi terkait lainnya. 'Nah, menurut saya imigrasi perlu memastikan tim ini meningkatkan kinerjanya dengan lebh sering operasi, demi menindak WNA-WNA arogan yang meresahkan masyarakat ini,' sambungnya.
Kebijakan ini otomatis menimbulkan berbagai tanggapan dari beberapa pejabat penegak hukum. Sebagian menyambut baik kebijakan ini, mereka merupakan golongan yang telah menyerukan tindakan keras terhadap imigran tak sah.
Namun, ada pula sebagian yang menentang, terlebih bagi yang menilai bahwa presiden AS yang sebelumnya seperti Barack Obama dan George W. Bush telah berusaha menyeimbangkan perbatasan negara dengan batas fiskal, logistik dan kemanusiaan terhadap pelaksanaan hukum yang disahkan oleh kongres.
"Eksekusi hukum imigrasi yang telah ada sejauh ini merupakan yang terbaik karena menurut undang-undang otoritas ini yang paling praktis. Namun dengan dibuatnya kebijakan baru ini, maka seluruh personel departemen negara harus mengambil otoritas ini sepenuhnya," kata Sekretaris Keamanan Dalam Negeri, John F. Kelly, dalam sebuah memorandum.
Sejauh ini, belum diperoleh dampak berarti atas pergeseran kebijakan ini. Namun, beberapa pendukung imigran yang memberikan peringatan soal kontrol perbatasan dan penegakan arahan baru ini akan menimbulkan semacam ketakutan bagi para imigran.
Untuk saat ini, pemberlakuan kebijakan deportasi tidak akan menargetkan anak-anak, kecil jika mereka terlibat kejahatan. (mdk/pan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pada 2023, ada 335 orang asing dideportasi Kantor Imigrasi (Kanim) Ngurah Rai, Kanim Denpasar, Kanim Singaraja serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.
Baca Selengkapnya
Pemerintah memandang RUU Keimigrasian diperlukan sebagai bentuk optimalisasi pengaturan melalui peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum.
Baca Selengkapnya
Menurut dia, beleid tersebut didasarkan pada tingginya risiko kerja petugas imigrasi kala melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian.
Baca Selengkapnya
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas menyatakan akan mengkaji visa on arrival (VoA) dari WNA yang kerap bikin masalah di Bali.
Baca Selengkapnya
Menkum HAM mengatakan bahwa akan ada peraturan menteri (permen) terkait penggunaan senpi itu.
Baca Selengkapnya
Imigrasi memiliki kewenangan untuk menindak mereka yang dinyatakan melanggar aturan di Indonesia, termasuk soal berkendara.
Baca Selengkapnya
Hal ini kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi imigrasi untuk mengidentifikasi lokasi, waktu maupun pelaku kejadian.
Baca Selengkapnya
Didampingi Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya, kegiatan ini merupakan lanjutan kunjungan ke pergudangan PJT di Tanjung Emas Semarang.
Baca Selengkapnya
Ribuan orang tersebut, terpengaruh iming-iming pemberian kerja di luar negeri secara ilegal atau non prosedural.
Baca Selengkapnya
DPR mengesahkan aturan baru tentang petugas Imigrasi boleh bawa senjata api.
Baca Selengkapnya
Menteri PPMI Abdul Kadir Karding menyatakan tidak ragu memangkas para penyalur tenaga kerja migran nakal.
Baca Selengkapnya
Aturan keringanan barang bawaan penumpang ini telah berlaku sejak 6 Mei 2024.
Baca Selengkapnya