Mahathir Desak Myanmar Akui Status Kewarganegaraan Rohingya

Merdeka.com - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengomentari sikap pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi soal isu Rohingya.

Komentar Mahathir menambah daftar kritik dari sejumlah figur tinggi negara dunia yang telah membayangi pemenang Hadiah Nobel Perdamaian itu sejak krisis kemanusiaan Rohingya pecah pada Agustus 2017.

Mahathir mengatakan dia "sangat kecewa" oleh kegagalan Aung San Suu Kyi untuk membela Rohingya, kelompok minoritas tanpa kewarganegaraan yang terusir dari Myanmar dalam jumlah ratusan ribu pada tahun lalu oleh kampanye militer yang menurut para penyelidik PBB merupakan aksi genosida.

"Seseorang yang telah ditahan sebelumnya (Suu Kyi pernah ditahan oleh rezim militer Myanmar pada beberapa dekade lalu) harus mengetahui penderitaan dan tidak boleh membebankannya pada orang malang lainnya," kata Mahathir di sela-sela pidato yang ia sampaikan dalam KTT ASEAN di Singapura, seperti dikutip dari Channel News Asia, Rabu (14/11).

"Tetapi tampaknya Aung San Suu Kyi sedang mencoba membela apa yang tidak dapat dipertahankan," katanya kepada wartawan. "Mereka sepertinya menindas orang-orang ini sampai membunuh mereka, pembunuhan massal."

Sebuah laporan PBB pada bulan Agustus merinci tindakan militer Myanmar dengan niat genosida yang dimulai pada tahun 2017 dan membuat ratusan ribu etnis Rohingya dari negara bagian Rakhine terpaksa melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.

Myanmar membantah sebagian besar tuduhan dalam laporan itu. Aung San Suu Kyi sebelumnya mengatakan pemerintah sipilnya tidak harus menanggung semua tanggung jawab atas krisis karena militer tetap memiliki peran politik yang kuat di bawah konstitusi.

Aung San Suu Kyi, yang berada di Singapura untuk KTT ASEAN, telah banyak dikritik oleh masyarakat internasional atas penanganan krisis Rohingya.

Amnesty International mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah menarik penghargaan hak asasi manusia yang paling bergengsi dari Aung San Suu Kyi, menuduh dia mengabadikan pelanggaran HAM dengan tidak berbicara tentang kekerasan terhadap Rohingya.

PM Mahathir: Myanmar harus Menerima Rohingya Sebagai Warga Negara

PM Mahathir juga mengimbau Myanmar untuk menerima Rohingya sebagai warga negara.

"Ketika Malaysia merdeka pada tahun 1957, kami memiliki orang-orang yang berasal dari luar negeri ... tetapi kami menerima semuanya," katanya.

"Mereka sekarang warga negara, mereka memainkan peran penuh dalam politik negara, mereka bebas, mereka tidak ditahan karena ras atau semacamnya."

Myanmar bersikeras bahwa Rohingya adalah etnis pelarian dari Bangladesh, meskipun banyak yang hidup selama beberapa generasi di negara bagian Rakhine barat.

Negara-negara Asia Tenggara akan menyerukan mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman di negara Rakhine Myanmar sebagai pihak yang "bertanggung jawab penuh", menurut rancangan pernyataan yang disiapkan untuk KTT ASEAN, yang mencerminkan garis kuat yang diambil dalam kelompok itu.

Reporter: Rizki Akbar Hasan

Sumber: Liputan6.com