Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mahathir Mohamad Kecam India Soal UU Kewarganegaraan Baru

Mahathir Mohamad Kecam India Soal UU Kewarganegaraan Baru Mahathir Mohamad di sela KTT Kuala Lumpur 2019.. ©2019/Lim Huey Teng/Reuters

Merdeka.com - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengecam UU Kewarganegaraan baru India, yang dinilai sebagai diskriminasi terhadap Muslim dan memicu unjuk rasa di seluruh negeri.

Berbicara di sela KTT Kuala Lumpur 2019 pada Jumat (20/12), Mahathir mempertanyakan pentingnya UU tersebut yang disebut Citizenship Amendment Act (CAA), ketika warga India telah hidup bersama selama 70 tahun.

"Orang-orang menderita karena UU ini. Kenapa perlu ada ini ketika semua, dalam 70 tahun, mereka hidup bersama sebagai warga tanpa ada masalah?" tanya dia, dilansir dari Aljazeera, Sabtu (21/12).

UU ini akan mempermudah warga minoritas dari tiga negara tetangga mendapatkan status kewarganegaraan India, kecuali Muslim.

UU ini menimbulkan ketakutan bahwa Perdana Menteri India, Narendra Modi akan menjadikan India sebagai negara Hindu dan meminggirkan 200 juta warga Muslim, yang jumlahnya 14 persen dari 1,3 miliar populasi India.

"Saya sedih melihat India, yang mengklaim sebagai negara sekuler sekarang mengambil tindakan mencabut kewarganegaraan warga Muslim," kata pemimpin 94 tahun tersebut.

"Jika kita melakukan itu di sini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Bakal terjadi kekacauan dan instabilitas dan setiap orang akan menderita," lanjutnya.

Pernyataan Mahathir muncul di saat memanasnya aksi unjuk rasa di India menolak CAA, dimana sedikitnya sembilan orang tewas.

Pada Jumat, ketegangan meningkat di seluruh negeri, termasuk di ibu kota New Delhi dimana beberapa stasiun metro ditutup dan jaringan internet diblokir di beberapa wilayah untuk mencegah unjuk rasa.

Ribuan orang di distrik mayoritas Muslim di ibu kota New Delhi turun ke jalan setelah salat Jumat, membawa bendera India berukuran besar, meneriakkan slogan melawan pemerintahan Modi.

Unjuk rasa berlanjut di sejumlah kota di India saat pihak berwenang mengeluarkan larangan massa berkumpul dan menangkap ratusan orang.

PBB menyebut CAA sangat diskriminatif, sementara Kementerian Luar Negeri AS mendesak India melindungi kelompok minoritas.

(mdk/pan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Pemilu, India Terapkan Undang-undang 'Anti-Muslim', Isu Diskriminasi Menguat
Jelang Pemilu, India Terapkan Undang-undang 'Anti-Muslim', Isu Diskriminasi Menguat

Jelang Pemilu, India Terapkan Undang-undang 'Anti-Muslim'

Baca Selengkapnya
PM India Dituding Kampanye Pemilu Pakai Ujaran Kebencian terhadap Muslim, Begini Ucapannya
PM India Dituding Kampanye Pemilu Pakai Ujaran Kebencian terhadap Muslim, Begini Ucapannya

PM India Dituding Kampanye Pemilu Pakai Ujaran Kebencian terhadap Muslim

Baca Selengkapnya
PKS Mengecam Pembakaran Masjid dan Pembunuhan Imam di India
PKS Mengecam Pembakaran Masjid dan Pembunuhan Imam di India

Pemerintah Indonesia diminta proaktif mengingatkan India karena bisa mengganggu perdamaian dunia.

Baca Selengkapnya
Jelang Pemilu, India Larang Sekolah Madrasah, Siswa Diminta Pindah Sekolah dan Ribuan Guru Terancam Menganggur
Jelang Pemilu, India Larang Sekolah Madrasah, Siswa Diminta Pindah Sekolah dan Ribuan Guru Terancam Menganggur

Jelang Pemilu, India Larang Sekolah Madrasah, Siswa Diminta Pindah ke Sekolah dan Ribuan Guru Terancam Menganggur

Baca Selengkapnya
Beda dengan Luhut soal Wacana Dwi Kewarganegaraan bagi Diaspora, Menkumham Singgung Sumpah Pemuda
Beda dengan Luhut soal Wacana Dwi Kewarganegaraan bagi Diaspora, Menkumham Singgung Sumpah Pemuda

Menkumham Yasonna H Laoly merespon wacana dwi kewarganegaraan untuk diaspora yang tengah mencuat. Dia menyinggung isi Sumpah Pemuda.

Baca Selengkapnya
Bertemu Kiai dan Santri, Mahfud MD Tekankan Pentingnya Mencintai Negara
Bertemu Kiai dan Santri, Mahfud MD Tekankan Pentingnya Mencintai Negara

Mahfud menekankan bahwa kecintaan kepada negara adalah bagian dari iman

Baca Selengkapnya
Mahfud MD di Depan Umat Budha: Tidak Boleh Ada Diskriminasi dari Tiap Kelompok
Mahfud MD di Depan Umat Budha: Tidak Boleh Ada Diskriminasi dari Tiap Kelompok

Mahfud MD menekankan keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Ungkap Ada Pihak yang Ingin Sahkan Perkawinan Sejenis: Dosa pada Anak Cucu Kita
Hakim MK Ungkap Ada Pihak yang Ingin Sahkan Perkawinan Sejenis: Dosa pada Anak Cucu Kita

Arief mengingatka Indonesia memiliki ideologi Pancasila sehingga perkawinan sesama jenis tidak boleh dibairkan.

Baca Selengkapnya
Momen Rektor Hingga Ratusan Dosen Muda di Yogyakarta Ikut Turun ke Jalan Tolak Revisi UU Pilkada
Momen Rektor Hingga Ratusan Dosen Muda di Yogyakarta Ikut Turun ke Jalan Tolak Revisi UU Pilkada

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid sempat membacakan puisi berjudul 'Sak Karepmu' di depan ribuan massa aksi Jogja Memangg

Baca Selengkapnya
Menag Yaqut Respons Senator Bali Arya Wedakarna: Tak Boleh Ada Rasisme di Indonesia
Menag Yaqut Respons Senator Bali Arya Wedakarna: Tak Boleh Ada Rasisme di Indonesia

Menag mengingatkan, bangsa Indonesia dibangun oleh berbagai macam ras, suku, budaya, hingga agama.

Baca Selengkapnya
PKS Kritik Rencana Menag Jadikan KUA Tempat Pernikahan Semua Agama: Ahistoris dan Bisa Picu Disharmoni
PKS Kritik Rencana Menag Jadikan KUA Tempat Pernikahan Semua Agama: Ahistoris dan Bisa Picu Disharmoni

HNW menjelaskan, rencana tersebut tidak sesuai dengan filosofi sejarah KUA di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD: Kedaulatan Politik Terkadang Didikte oleh Ambisi Pribadi
Mahfud MD: Kedaulatan Politik Terkadang Didikte oleh Ambisi Pribadi

Mahfud MD mengatakan, etika yang rapuh sejak era Orde Baru telah melahirkan praktik KKN.

Baca Selengkapnya