Mayoritas DPR AS Dukung Pemakzulan Trump

Merdeka.com - Sebanyak 219 dari 435 anggota dewan Amerika Serikat mendukung pemakzulan, atau upaya melengserkan Presiden AS Donald Trump. Seluruh anggota dewan yang setuju berasal dari fraksi Demokrat.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS Nancy Pelosi pada Selasa (24/9) telah mengumumkan rencana penyelidikan resmi terhadap Trump. Penyelidikan dilakukan, menyusul tuduhan bahwa Trump tengah menekan Ukraina untuk menyelidiki mantan wakil presiden Joe Biden dan putranya. Diduga, Trump bahkan telah menahan dana bantuan ke Ukraina demi melancarkan niatnya. Biden adalah calon kandidat kuat Demokrat pesaing Trump dalam pemilu tahun depan.

NBC News melaporkan, Kamis (26/9), hampir semua anggota parlemen AS sepakat untuk segera memproses penyelidikan resmi terhadap Trump. Namun, tidak semua menyetujui pemakzulan Trump. Sejumlah anggota dewan hanya meminta penyelidikan untuk mencari bukti atas tuduhan terhadap Trump.

Desakan untuk menyelidiki Trump bermula dari percakapan telepon Trump dengan Presiden Ukraina Zelensky yang diduga bermuatan kepentingan pribadi. Dalam percakapan via telepon itu, Trump meminta Zelensky menyelidiki Joe Biden dan putranya, Hunter Biden.

Diduga, hal tersebut dilakukan Trump untuk menjatuhkan lawan politiknya itu. Biden merupakan calon presiden yang diusulkan Partai Demokrat untuk Pemilu AS 2020. Trump menunjuk Ukraina, sebab Hunter Biden memiliki urusan bisnis di sana.

Hanya beberapa hari berselang setelah percakapan itu, Trump menunda bantuan militer untuk Ukraina senilai USD 400 juta. Semula, dana itu akan dirilis bulan ini untuk membantu Ukraina yang terlibat dalam konflik militer berkelanjutan dengan Rusia.

Tanggapan Trump

Seorang pejabat senior AS mengatakan Gedung Putih saat ini sedang bersiap menyerahkan pengaduan Kamis (26/9) ini, bertepatan dengan rencana pertemuan Komite Intelijen yang dihadiri Direktur Intelijen Nasional Joseph Maguire.

Menanggapi tuduhan yang diarahkan padanya, Trump mengatakan dirinya meminta Zelensky menyelidiki pemecatan jaksa penuntut utama Ukraina, Viktor Shokin. Dikatakan, Biden sengaja mendorong pemecatan jaksa penuntut utama Ukraina itu, untuk menghentikan proses penyelidikan atas transaksi bisnis yang dilakukan putranya, Hunter. Hal ini terjadi di tahun 2016, ketika Biden masih menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Obama.

Trump juga mengaku akan memberikan imbalan kepada Ukraina jika bisa melakukan penyelidikan tersebut.

"Saya sama sekali tidak menekan mereka," tegasnya Senin lalu.

Trump dan pengacara pribadinya, Rudy Giuliani, telah terlibat dalam upaya selama berbulan-bulan untuk meminta Ukraina menyelidiki Biden. Dikabarkan, Trump telah delapan kali meminta Zelensky melakukan penyelidikan itu. NBC News menyebutkan, upaya menekan Zelensky juga dibantu oleh Departemen Luar Negeri AS.

Tidak Ada Bukti Biden Bersalah

Sebuah analisis NBC News tidak menemukan bukti keterlibatan Biden untuk membantu kasus putranya tiga tahun silam.

Awal tahun ini, Bloomberg News mengutip dokumen wawancara dengan mantan pejabat Ukraina yang menyebutkan, penyelidikan terhadap Burisma Holdings, perusahaan milik Hunter Biden, telah dilakukan selama lebih dari satu tahun. Jaksa Agung Ukraina saat itu mengatakan, pihaknya tidak menemukan bukti kesalahan yang dilakukan Biden dan putranya. Hal senada juga diungkapkan oleh mantan jaksa penuntut umum Ukraina, Yuriy Lutsenko.

Selain itu, hasil investigasi lain yang dilaporkan oleh The New York Times menunjukkan, Joe Biden tidak mencoba menghentikan kasus penyelidikan terhadap Burisma Holdings.

Reporter Magang: Anindya Wahyu Paramita