Menebak Nasib Kashmir setelah Perang 4 Kali India vs Pakistan

Merdeka.com - Ada lelucon di Kashmir tentang pernyataan berbeda India terkait aturan yang dibuat di wilayah yang disengketakan. Lelucon itu, bagian dari humor gelap Kashmir yang berbunyi:

"Ketika menanggapi isu Kashmir secara internasional, India menyatakan Kashmir merupakan masalah bilateral antara India dan Pakistan. Tetapi ketika berbicara dengan Pakistan, India mengatakan Kashmir adalah masalah internalnya. Dan setiap kali Kashmir berbicara dengan India, India mengatakan tidak ada masalah sama sekali."

Para ahli mengatakan masalah Kashmir yang dikelola India diperkirakan terus meningkat, walaupun India mencoba memaksakan solusi militer untuk masalah politik di wilayah itu.

Dan dengan krisis saat ini, ketika kedua negara di Asia Selatan yang bersenjata nuklir itu hampir berperang dan negara-negara besar dunia dilaporkan menjadi penengah untuk meredakan keduanya, Kashmir kembali mendominasi berita dunia, mengingatkan semua orang bahwa konflik tertua yang belum terselesaikan di dunia modern dapat memicu perang nuklir.

Sepanjang sejarah, Perang India-Pakistan sudah berlangsung sebanyak empat kali, yakni pada 1947, 1965, 1971, 1999.

Konflik India dan Pakistan yang memanas dalam dua pekan terakhir dipicu seorang pemberontak bersenjata Kashmir berusia 20 tahun, Adil Ahamd Dar, pada 14 Februari ketika ia menabrak kendaraan bermuatan peledak ke konvoi paramiliter India, menewaskan 42 tentara dalam serangan bom bunuh diri terburuk itu.

Sementara semakin banyak orang muda bergabung dengan pemberontakan bersenjata di wilayah itu, India menyalahkan Pakistan atas masalah-masalahnya di Kashmir.

Lebih dari 190 warga Kashmir bergabung dengan gerakan bersenjata pada tahun 2018. Ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yang hanya 126 orang. Menurut polisi, jumlah pejuang yang aktif di Kashmir saat ini sekitar 250.

protes warga kashmir ©BBC

Sementara untuk saat ini perang tampaknya telah berhasil dihindari dengan "isyarat perdamaian" Pakistan untuk mengembalikan pilot angkatan udara India dalam tahanan mereka. Sementara pusat konflik, wilayah Kashmir, tetap berada di tepi jurang berbahaya, dan kaum mudanya - didorong ke dalam jurang ketidakpastian.

"Bagaimana jika besok seorang warga Kashmir berusia 20 tahun meledakkan dirinya lagi?" tanya Firdous Syed Baba, mantan komandan pemberontak yang menjadi politikus. "Bukankah kita akan kembali di tengah krisis dan kemungkinan perang?” lanjutnya, dilansir dari Aljazeera, Senin (4/3).

Baba mengatakan para pemangku kebijakan India harus memahami perang dan perdamaian bisa terjadi di wilayah yang lebih besar bergantung pada tindakan seorang anak muda Kashmir dari sebuah desa.

"Dan cara India berurusan dengan Kashmir, dengan kekerasan dan dengan menciptakan situasi mencekam, tindakan seperti itu hanya akan meningkat kekerasan lainnya," kata Baba.

Kekerasan Meningkat

Sejak serangan bom bunuh diri 14 Februari, India merespons dengan serangan dan perang psikologis yang intens. New Delhi mengirim lebih dari 10.000 anggota paramiliter ke wilayah yang disengketakan itu, menambah lebih dari setengah juta pasukan di salah satu zona militerisasi paling terkenal di dunia itu.

Pada saat yang sama, India menindak para pemimpin dan aktivis perlawanan pro-kemerdekaan di kawasan itu, menangkap lebih dari 300 orang dalam dua pekan terakhir.

"India tidak bisa menghindari konflik Kashmir. Juga tidak bisa menekannya dengan paksa. Dengan setiap pembunuhan yang dilakukan India, akan tumbuh lebih banyak militan," kata Mirwaiz Umar Farooq, pemimpin muslim di wilayah lembah Himalaya itu.

"Kekerasan India hanya membuat warga Kashmir makin kuat,” lanjutnya.

Farooq mengatakan, alih-alih mencoba mengatasi sentimen separatis di Kashmir, India mencoba lebih jauh menciderai hak-hak otonomi daerah di dalam Uni India dan membuka jalan bagi perubahan demografis di Kashmir.

bom mobil di kashmir ©2019 REUTERS/Younis Khaliq

Pada Kamis malam pekan lalu, Perdana Menteri India, Narendra Modi memutuskan membuat peraturan amandemen Pasal 370 konstitusi India, yang menetapkan hubungan otonom antara Jammu dan Kashmir dan Uni India. Kashmir meyakini amandemen itu bertujuan mengubah demografi wilayah yang disengketakan, di mana kaum Muslim menjadi mayoritas.

"Akan ada protes besar-besaran dalam segala hal jika India bertindak demikian. Mungkin akan ada banyak tindakan lagi seperti yang dilakukan Dar dua pekan lalu,” kata Farooq.

Melindungi Demografi

Pemerintah saat ini menyatakan keinginannya membatalkan Pasal 35A yang diabadikan dalam konstitusi India yang melarang orang India membeli tanah di wilayah yang disengketakan. Sebuah kasus untuk membatalkan Pasal yang bertujuan melindungi demografi wilayah mayoritas Muslim juga disidangkan di Mahkamah Agung India.

Setiap kali sidang di pengadilan tinggi India, ada penutupan di Kashmir dan orang-orang menunggu dalam diam dan perhatian penuh untuk mendengar hasilnya. Warga Kashmir merasakan penghapusan Pasal hanya akan meningkatkan konfrontasi antara New Delhi dan Kashmir, menetapkan arah perlawanan yang lebih kuat dan kekerasan yang mematikan.

Di Kashmir, bukan hanya para pemimpin dan aktivis Kashmir pro-kemerdekaan yang menjadi sasaran pemerintah India. Karena gagal merebut wilayah, New Delhi beralih ingin menguasai rakyat Kashmir. Setelah serangan bunuh diri pada 14 Februari, pemerintah India juga melepas pengawalan beberapa pemimpin, termasuk beberapa politisi pro-India.

Salah satunya ialah Waheed Parra, seorang politikus muda Kashmir dari Partai Demokrat Rakyat. Partai Parra berkoalisi dengan Bharatiya Janata Party (BJP) yang berkuasa dan memerintah Kashmir antara 2015 dan 2018, sampai BJP menarik diri dari aliansi itu, membawa wilayah yang disengketakan di bawah pemerintahan langsung dari New Delhi.

Parra, seperti halnya semua politikus Kashmir pro-India lainnya, dipandang di Kashmir sebagai kolaborator yang memberikan semacam legitimasi kepada pemerintahan India di wilayah tersebut. Parra kerap diancam pemberontak dan warga lainnya, Parra memiliki enam penjaga keamanan dan kendaraan anti peluru sampai pekan lalu, namun sekarang semua telah ditarik pemerintah India.

"Ini adalah tindakan kriminal India karena meninggalkan saya seperti ini atas belas kasihan para militan, hampir seperti memberitahu saya agar mencari tahu berapa jam saya bisa bertahan," kata Parra kepada Aljazeera. "Hanya karena saya berbicara tentang perdamaian bermartabat dan hak asasi manusia Kashmir. Bahkan itu tidak dapat diterima oleh mereka, bahkan ketika saya berbicara berdasarkan konstitusi India."

Parra berasal dari Pulwama di selatan Kashmir, distrik yang sama tempat Dar, pembom bunuh diri berasal, dan tempat pemboman terburuk terhadap angkatan bersenjata India dua pekan lalu.

Parra mengaku rentan tanpa perlindungan keamanan mengingat jenis pekerjaan yang digeluti seperti harus mengatur 6.000 warga Kashmir saat kunjungan Menteri Dalam Negeri India Rajnath Singh.

"India membunuh militan, membutakan para pengunjuk rasa, memenjarakan para pemimpin (pro-kemerdekaan) Hurriyat, dan mempermalukan kami," kata Parra. "Mereka (India) hanya membenarkan pendirian para pemimpin dan orang-orang yang menolak terlibat dalam proses pemilihannya dan memboikot pemilihan mereka. Kami (politikus pro-India) telah dimanfaatkan dan dibuang."

Parra dan partai politiknya dan partai-partai pro-India lainnya di wilayahnya mendukung agar bisa mendapatkan beberapa konsesi dari pemerintah India.

Parra juga melihat pertanda buruk akan lebih banyak kekerasan yang dilakukan India di Kashmir dan disertai perlawanan keras dari Kashmir, dan fakta yang tak akan hilang bahwa apa yang terjadi di Kashmir kemungkinan tak lagi yang tersisa di Kashmir. Perang akan terus berlanjut, hingga nantinya konflik tertua di dunia yang masih berlangsung ini tidak akan terselesaikan.