Menlu Retno: Kedaulatan dan Teritori RI Tidak Dapat Ditawar Siapapun dan Kapanpun

Merdeka.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi menegaskan Indonesia akan terus menolak klaim wilayah RI oleh negara lain yang tidak diakui oleh hukum internasional. Namun Retno tak secara khusus menyinggung negara mana yang dimaksudkan. Diketahui baru-baru ini kapal nelayan China dikawal kapal perang masuk ke perairan Indonesia di Natuna. Sikap China ini menuai protes.

Retno menyampaikan, ada tiga prioritas dalam diplomasi kedaulatan dan kebangsaan. Salah satunya adalah meningkatkan intensitas perundingan baik untuk batas maritim dan batas darat. Perundingan dilakukan dengan lima negara terkait batas maritim yaitu Malaysia, Filipina, Palau, dan Timor Leste.

Perundingan dengan Malaysia diperlukan untuk menformalkan batas laut teritorial di segmen Laut Sulawesi dan perundingan segmen Selat Malaka. Dengan Vietnam yaitu merundingkan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Filipina untuk batas landas kontinen. Palau untuk batas ZEE, dan Timor Leste setelah demarkasi batas darat selesai," jelasnya dalam pernyataan pers tahunan di Kementerian Luar Negeri, Rabu (8/1).

Tidak Dapat Ditawar

Untuk batas darat, prioritasnya adalah merundingkan demarkasi dengan Malaysia di Pulau Sebatik dan Sungai Sinapad, serta finalisasi demarkasi dengan Timor Leste sesuai agreed principles yang sudah disepakati.

"Secara khusus, saya ingin menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia. Bahwa klaim apapun, oleh pihak manapun, harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982," tegasnya.

Retno menegaskan, isu kedaulatan dan integritas teritori merupakan hal yang tidak dapat ditawar.

"Kedaulatan dan wilayah teritori Indonesia tidak dapat ditawar oleh siapapun juga, kapanpun juga," tegasnya.

Indonesia, lanjutnya, akan terus melawan negara asing yang secara jelas-jelas memberikan dukungan terhadap gerakan separatisme di Indonesia, karena hal ini jelas bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip Piagam PBB.

Indonesia Tidak Akan (mdk/pan)