Myanmar dituding membiarkan pembakaran perkampungan Rohingya berlanjut

Merdeka.com - Lembaga pegiat hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW) bermarkas di New York, Amerika Serikat, mengklaim punya bukti kalau pasukan Angkatan Darat Myanmar masih menghancurkan perkampungan etnis Rohingya, di sebelah utara Negara Bagian Rakhine. Temuan itu menimbulkan kekhawatiran di mana etnis Rohingya bakal tinggal nantinya, padahal akhir November lalu Myanmar dan Bangladesh sudah meneken perjanjian pemulangan bertahap sekitar 630 ribu pengungsi Rohingya dari penampungan di perbatasan.

Dilansir dari laman Associated Press, Senin (18/12), menurut catatan HRW ada 40 perkampungan Rohingya di Rakhine dibakar antara Oktober hingga November. Demi menguatkan pernyataannya, lembaga itu merujuk kepada citra satelit wilayah itu paling mutakhir. Menurut mereka, aksi pembakaran terus berlanjut dalam pekan sama saat perjanjian repatriasi ditandatangani perwakilan kedua negara.

"Tindakan pasukan Angkatan Darat Myanmar yang menghancurkan perkampungan Rohingya, hanya beberapa hari setelah perjanjian repatriasi ditandatangani, memperlihatkan niat baik buat memulangkan orang Rohingya cuma kedok," kata Direktur Kawasan Asia HRW, Brad Adams.

Menurut Adams, pernyataan pemerintah Myanmar yang bakal menjamin keamanan orang Rohingya yang dipulangkan kembali berbanding terbalik dengan aksi pembakaran perkampungan yang terus berlanjut. Walau demikian, pemerintah Myanmar menyangkal klaim HRW.

"Saya belum bisa memberikan komentar karena saya belum melihat pernyataan itu, ataupun gambar dari satelit," kata Juru Bicara Pemerintah Myanmar, Zaw Htay.

Opsir polisi perbatasan di Negara Bagian Rakhine, Sann Win, juga berkeras tidak terjadi pembakaran perkampungan Rohingya pada Oktober hingga November.

Menurut catatan pemerintah Myanmar, pada September lalu ada lebih dari 6,800 rumah di Rakhine hancur akibat pertikaian. Dari jumlah itu, sekitar 200 buat milik orang Rohingya. Konflik itu pecah sejak serangan dilakukan oleh kelompok Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) ke sejumlah pos polisi di Rakhine. Alhasil, pemerintah Myanmar membalas dengan mengirim pasukan dengan dalih menumpas ARSA. Namun, menurut pengungsi Rohingya, serdadu Myanmar justru menargetkan penduduk sipil.