PM Libanon Setuju Reformasi Ekonomi, Demonstran Tidak Puas
Merdeka.com - Perdana Menteri Libanon Saad Hariri dua hari lalu mengumumkan serangkaian reformasi ekonomi dan anggaran tahun 2020 demi mengatasi krisis ekonomi.
Reformasi yang disetujui termasuk memotong setengah dari gaji beberapa politikus, termasuk mantan politikus; menghapuskan Kementerian Informasi dan lembaga-lembaga negara usang lainnya dan mereformasi sektor listrik yang dikelola pemerintah.
Namun, langkah Hariri gagal menenangkan para pengunjuk rasa, yang terus menuntut agar pemerintahan saat ini mundur. Sang PM Lebanon pun maklum.
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Apa tuntutan utama aksi demo? Reza Rahadian ikut turun ke jalan dan berorasi di depan gedung DPR RI untuk menolak RUU Pilkada dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi.
-
Siapa yang ikut demo? Pada Minggu (17/3), warga di sepanjang Jalan Godean, tepatnya di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Sleman, bersama satuan Jaga Warga mengadakan arak-arakan dengan membawa banner.
-
Siapa saja yang ikut demo? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Siapa yang terlibat dalam kerusuhan ini? Pada saat itu Maroko adalah protektorat Prancis, dan komisaris Prancis untuk Oujda, René Brunel, menyalahkan kekerasan yang terjadi pada orang-orang Yahudi karena meninggalkan Oujda dan bersimpati dengan gerakan Zionis.
"Keputusan ini tidak dirancang sebagai timbal-balik untuk meredam demonstrasi. Kami tidak meminta Anda untuk berhenti mengungkapkan kemarahan Anda. Itu adalah keputusan Anda," kata Hariri dalam konferensi pers yang disiarkan televisi Senin kemarin, seperti dikutip dari Aljazeera, Selasa (22/10).
Ratusan ribu orang turun ke jalan-jalan sejak Kamis 17 Oktober 2019, geram pada elite politik yang mereka tuduh mendorong ekonomi sampai ke titik kehancuran.
Orang-orang memblokir jalan untuk hari kelima di seluruh negeri, menuntut segera lengsernya pemerintahan saat ini untuk kemudian diisi oleh pemerintahan transisi yang dipimpin oleh dewan hakim non-politik, sampai pemilihan umum digelar kemudian.
Sebagai ganti pemerintahan tetap sekarang, demonstran menuntut pemilihan baru dan kabinet baru.
PM Hariri mengatakan, dia mendukung seruan para demonstran, namun hanya untuk melakukan pemilihan umum sela.
"Kami mendengar Anda. Jika permintaan Anda adalah pemilihan sela ... saya Saad Hariri bersama Anda dalam permintaan ini."
Tidak lama setelah Hariri berbicara, para pengunjuk rasa mulai meneriakkan "revolusi, revolusi," ketika jalan-jalan utama menuju ibukota, Beirut, tetap diblokir dengan membakar ban sementara sekolah, bisnis dan bank ditutup.
Maya Mhana, seorang guru yang mendengarkan pidato di Beirut tengah dengan pengunjuk rasa lainnya, tidak yakin. "Kami masih di jalanan; kami tidak percaya sepatah kata pun dia katakan," katanya.
Para pengunjuk rasa menyanyikan lagu kebangsaan hingga malam dan terus berdemonstrasi di bagian lain negara itu, termasuk kota utara Tripoli dan Sidon di selatan.
Demonstran juga menyerukan hukum yang akan membuka jalan bagi teknokrat untuk mengambil alih kekuasaan, sambil mencegah para pemimpin sektarian yang sama melakukan hal itu.
Lebanon memiliki pemerintahan sektarian. Berbagai peran pemerintah dan jumlah kursi di parlemen dialokasikan berdasarkan kelompok etnis. Gerakan-gerakan politik di negara ini biasanya terbagi sepanjang garis-garis itu dan seringkali berjuang untuk menarik daya tarik nasional.
Lima hari protes, yang dimulai pada Kamis pekan lalu, dinilai sangat besar dalam sejarah Lebanon modern, terlebih karena jangkauan geografis dan daya tarik mereka di seluruh garis etnis --Aljazeera melaporkan.
PM Saad Hariri, yang berbicara kepada para pengunjuk rasa, mengatakan langkah-langkah yang disepakati pada hari Senin mungkin tidak memenuhi tuntutan mereka tetapi merupakan awal untuk mencapai beberapa dari mereka. Pemerintah harus bekerja untuk memulihkan kepercayaan rakyat, katanya.
"Anda adalah kompas dan ... gerakan Anda terus terang itulah yang menuntun kami ke keputusan ini hari ini," tambah Hariri, yang mengatakan langkah besar telah diambil untuk memerangi korupsi dan pemborosan.
Demonstrasi Terbesar dalam Sejarah Libanon
Libanon memiliki pemerintahan sektarian. Berbagai peran pemerintah dan jumlah kursi di parlemen dialokasikan berdasarkan kelompok etnis. Gerakan-gerakan politik di negara ini biasanya terbagi sepanjang garis-garis itu dan seringkali berjuang untuk menarik daya tarik nasional.
Lima hari protes, yang dimulai pada Kamis pekan lalu, dinilai sangat besar dalam sejarah Libanon modern, terlebih karena jangkauan geografis dan daya tarik mereka di seluruh garis etnis --Aljazeera melaporkan.
PM Saad Hariri, yang berbicara kepada para pengunjuk rasa, mengatakan langkah-langkah yang disepakati pada hari Senin mungkin tidak memenuhi tuntutan mereka tetapi merupakan awal untuk mencapai beberapa dari mereka. Pemerintah harus bekerja untuk memulihkan kepercayaan rakyat, katanya.
"Anda adalah kompas dan ... gerakan Anda terus terang itulah yang menuntun kami ke keputusan ini hari ini," tambah Hariri, yang mengatakan langkah besar telah diambil untuk memerangi korupsi dan pemborosan.
Demonstran Tidak Percaya
Banyak pemrotes mengatakan mereka tidak mempercayai rencana apa pun oleh pemerintah saat ini dengan satu demonstran menggambarkan janji kabinet sebagai "suntikan penghilang rasa sakit."
"Saya memiliki kepercayaan nol persen pada pemerintah ini," kata Reem Mouwaad, seorang guru kebutuhan khusus.
Anggaran tahun 2020 yang disetujui tidak mencakup pajak baru dan proyek defisit sekitar 0,6 persen, jauh lebih kecil dari tingkat yang ditargetkan sekitar tujuh persen untuk 2019.
Reformasi juga mencakup rencana bank sentral negara dan sektor perbankan akan membantu mengurangi defisit negara sekitar USD 3,4 miliar pada tahun 2020.
Reporter: Rizki Akbar Hasan
Sumber: Liputan6.com
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakapolda Banten menggagalkan ancaman demo di jalan tol, ia bernegosiasi dan mengawal para pendemo sampai ke kantor gubernur.
Baca SelengkapnyaDua eks menteri Jokowi di Kabinet Kerja ikut turun ke jalan menjadi demonstran menyampaikan aspirasi menuntut penolakan revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, saat ini rakyat yang punya peran dalam menentukan nasib bangsa dan negara ke depan.
Baca SelengkapnyaWajah politisi Gerindra itu tampak was-was saat turun dari mobil komando.
Baca SelengkapnyaLukman menegaskan, masyarakat Indonesia harus bersatu menjaga demokrasi agar tidak dibajak oleh kepentingan penguasa.
Baca SelengkapnyaRibuan orang dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menentang upaya revisi UU Pilkada, Jumat (23/8).
Baca SelengkapnyaDalam diskusi tersebut, Mahfud menjelaskan soal hukum yang dibuat berdasarkan keputusan politik.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan dalam kepemimpinannya nanti bersama Anies Baswedan, harus dilandasi pada objektifitas, kalkulatif dan memahami skala prioritas.
Baca SelengkapnyaBuruh meminta stop PHK buruh tekstil hingga mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaDia mengaku tidak mempersoalkan sikap dari massa aksi.
Baca SelengkapnyaLuhut mengaku mendengar keluh kesah Hotman dan para pengusaha yang menolak kenaikan pajak hiburan mulai dari 40-75 persen.
Baca SelengkapnyaSaat ini rakyat Indonesia butuh pemimpin yang mampu melakukan perubahan dan perbaikan.
Baca Selengkapnya