Sempat belajar ke KPK, kini Badan Anti-korupsi Malaysia garang

Merdeka.com - Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bersiap unjuk gigi menyidik kasus korupsi besar Negeri Jiran. Lembaga setara Komisi Pemberantasan Korupsi di negara kita itu baru saja mengumumkan siap memeriksa Perdana Menteri Najib Razak terkait penggelapan dana badan usaha negara 1Malaysia Development Board (1MDB) di Negara Bagian Trengganu pada 2008.

Momentum penegakan korupsi yang dilakukan SPRM sedang menanjak. Selain kasus penggelapan dana yang menyeret nama Najib, lembaga ini belum lama menggasak korupsi di tubuh Badan Pertanahan Malaysia (Felda).

Pekan lalu, SPRM menangkap seorang pengusaha yang kongkalikong bersama pejabat Felda menggelapkan dana 40 juta Ringgit. Dana yang dicuri terkait investasi pendirian hotel di Port Dickson, seperti dilansir Rakyat Post (9/3).

"Selain penangkapan itu, 23 orang telah kami mintai keterangan terkait pengembangan kasus suap izin hotel ini," kata Direktur Operasi Khusus SPRM Bahri Mohammad Zin.

SPRM pernah belajar dari KPK untuk melakukan penyidikan dan tangkap tangan. KPK lahir lebih lama dibanding SPRM. KPK resmi berdiri pada 2002. Sedangkan sejawatnya di Negeri Jiran baru terbentuk pada 2008.

Sebelum ada organisasi ini, badan anti-rasuah di Malaysia bernama ACA, dengan wewenang lebih terbatas. Dulu organisasi ini dibentuk pada 1967 bermimpi meniru keberhasilan Komisi Anti-Korupsi Hong Kong. Namun, publik menilai kinerja ACA tidak maksimal, sehingga akhirnya menjadi SPRM.

Belasan aparat dari Malaysia dikirim untuk studi banding ke Kantor Pusat KPK di Kuningan, pada saat SPRM terbentuk. Sebaliknya, 12 penyidik KPK juga magang ke Kuala Lumpur di tahun yang sama.

Analis independen di Malaysia bahkan menyebut KPK harus jadi contoh SPRM. Sebab, walau dibekali UU yang baru, tapi lembaga anti-rasuah Malaysia dinilai tak pernah bernyali mengusut kasus melibatkan pejabat tinggi. Khususnya

petinggi Partai Barisan Nasional yang menguasai pemerintahan.

Dalam opini pada 3 Juli 2014 di Ant Daily, Alyaa Alhadjiri menyatakan SPRM wajib meniru keberhasilan KPK yang bahkan bisa menyeret Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar hingga divonis penjara seumur hidup.

"Korupsi di Malaysia mungkin lebih sedikit, tapi tidak pernah ada pemain kakap yang ditangkap," tulis Alyaa.

Penyebab SPRM lembek, kata Alyaa, karena tidak ada kewenangan penututan. Setelah selesai menyidik atau menangkap tangan, lembaga ini hanya bisa melimpahkan berkas ke Kejaksaan.

Sedangkan KPK sangat berkuasa, bisa menangkap sampai memiliki jaksa sendiri karena yang sudah ditetapkan sebagai tersangka harus melaju hingga pengadilan.

"Seringkali dari kejaksaan tidak ada tindak lanjut atas temuan SPRM," kat Alyaa.

Kini, kondisi justru terbalik. Setelah kisruh dengan Polri jilid II, KPK untuk pertama kalinya melimpahkan berkas penyidikan ke Kejaksaan Agung. Komjen Budi Gunawan jadi tersangka pertama yang berhasil menang pra-peradilan terkait keputusan KPK.

Sementara di Malaysia, SPRM yang kerap diejek karena dianggap tak bernyali di hadapan pejabat mulai garang. Inspektur Jenderal Polisi Khalid Abu Bakar menegaskan Najib Razak menjadi salah satu orang yang akan diperiksa terkait kasus penggelapan dana terbesar dalam sejarah Malaysia itu. SPRM bersama lembaga penegak hukum lain membentuk satuan tugas khusus mengungkap skandal 1MDB.

"Ya, kami adalah bagian dari satuan khusus yang dibentuk Kejaksaan Agung, termasuk Komisi Anti Korupsi Malaysia (SPRM), Satgas Kepolisian Kerajaan Malaysia, dan Dewan Kejaksaan Agung. Kami tengah menyelidiki laporan soal itu (1MDB)," ujarnya seperti dilansir Channel News Asia (10/3).

Kasus ini pertama diendus oleh politikus oposisi. 1 Malaysia Development Berhard (1MDB), sebagai badan pengawas keuangan pemerintah, dituding lalai dalam kasus penggelapan dana kas Negara Bagian Trengganu.

Pengusaha bernama Jho Low Taek diduga mendapat kemudahan pinjaman senilai USD 2,87 miliar, tanpa kejelasan pada 2008. Najib, yang saat itu merupakan Kepala 1MDB, menurut Pua wajib bertanggung jawab.

Low diduga memainkan banyak proyek yang dananya berasal dari investasi 1MDB, misalnya pembangunan lapangan udara dekat Kuala Lumpur, pembangkit listrik tenaga uap, serta beberapa proyek properti. Pada 2012, uang yang diputar 1MDB dituding kubu oposisi lenyap tak berbekas.