Tolak Permukiman di Tepi Barat, Menlu RI Sebut Israel Aneksasi Palestina

Merdeka.com - Pemerintah Indonesia secara tegas menolak langkah Israel membangun permukiman di wilayah Palestina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut tindakan itu bagian dari aneksasi atau pengambilan paksa wilayah yang dilakukan Israel terhadap Palestina.

"Indonesia secara tegas menentang tindakan Israel membangun permukiman ilegal di wilayah Palestina. Pembangunan permukiman ilegal tersebut merupakan de facto aneksasi," ujar Retno Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/11).

Retno menegaskan pembangunan permukiman ilegal Israel di tepi barat sangat bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB. Tindakan itu juga menjadi penghalang dari upaya perdamaian kedua negara.

"Menjadi penghalang upaya perdamaian berdasarkan resolusi dua negara. Yang terakhir, Indonesia mengatakan kita mendesak masyarakat internasional bersatu, untuk memberikan dukungan bagi rakyat Palestina," jelas Retno.

Sikap Amerika Serikat

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan pada Senin 18 November bahwa Amerika Serikat sedang melunakkan posisinya pada status permukiman Israel di Tepi Barat Palestina yang diduduki.

Ini merupakan ancang-ancang kebijakan terbaru dari pemerintahan Presiden Donald Trump yang memutarbalik konsistensi kebijakan luar negeri AS atas isu tersebut selama puluhan tahun.

Pompeo mengatakan pemerintahan Presiden Donald Trump tidak akan lagi mematuhi pendapat hukum Departemen Luar Negeri 1978, demikian seperti dikutip dari Al Jazeera, Selasa (19/11/2019).

Memorandum Hansell dan Posisi AS Atas Permukiman Israel di Tepi Barat. Pendapat hukum 1978 dikenal sebagai Memorandum Hansell.

Itu telah menjadi dasar penentangan AS --yang dinarasikan dengan hati-hati-- terhadap pembangunan permukiman selama lebih dari 40 tahun kebijakan luar negerinya.

Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com