Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana (kiri) dan anggota Ombudsman divisi pencegahan, M. Khairul Anwar (kanan) memaparkan hasil observasi kepatuhan kementerian terhadap UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (22/7).
Ombudsman RI beri rapor merah lima kementerian
Ombudsman
Hasil dari observasi tersebut menyatakan lima kementerian mendapat rapor merah dalam hal menjalankan kewajiban pemenuhan komponen standar pelayanan, lima kementerian tersebut yaitu: Kementerian PU, Kemendiknas, Kemensos, Kemenakertrans dan Kementan dengan perolehan persentase 27,8%.
Sementara itu di rapor kuning diduduki oleh sembilan Kementerian yakni Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Riset dan Teknologi dengan perolehan persentase 50 %.
Sedangkan rapor hijau diduduki oleh empat Kementerian yakni Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dengan perolehan persentase 22,2%.
Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana (kiri) dan anggota Ombudsman divisi pencegahan, M. Khairul Anwar (kanan) saat memaparkan hasil observasi kepatuhan kementerian terhadap UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (22/7).
Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana (kiri) dan anggota Ombudsman divisi pencegahan, M. Khairul Anwar (kanan) buku dan berkas hasil observasi kepatuhan kementerian terhadap UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (22/7).
Ombudsman berharap pemerintah melindungi tenaga kerja serta industri nasional.
Baca SelengkapnyaOmbudsman menemukan beberapa demonstran mengalami luka-luka diduga dipukul oknum kepolisian
Baca SelengkapnyaHingga saat ini terdapat 34 Pj kepala daerah yang mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaSuganda mengatakan adanya representasi ASN pada pimpinan KPK dapat lebih memperkaya pengalaman praktis dalam dunia birokrasi.
Baca SelengkapnyaOmbudsman RI bersama Pertamina Patra Niaga meninjau langsung penyaluran LPG 3 kilogram di wilayah DIY.
Baca SelengkapnyaLangkah Polri dalam menyetarakan hak penyandang disabilitas ini ditiru oleh instansi lainnya.
Baca SelengkapnyaPenjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mendukung Ombudsman Provinsi Sumsel dalam mengawasi layanan publik.
Baca SelengkapnyaPagu indikatif Ombudsman tahun 2025 lebih rendah dibandingkan pagu indikatif tahun 2024.
Baca SelengkapnyaManfaat program Tapera akan lebih banyak diperoleh oleh pekerja. Antara lain bantuan DP rumah hingga nilai bunga KPR yang lebih murah bekisar 5 persen.
Baca SelengkapnyaDengan kata lain, investasi dana Tapera tidak ditaruh pada instrumen yang tinggi risiko seperti saham.
Baca SelengkapnyaPerbankan sudah memberikan pernyataan bertanggung jawab untuk mengganti jika secara hukum bank dinyatakan bersalah dan harus menggantinya.
Baca SelengkapnyaBanyuwangi mendapatkan nilai 92,25 masuk dalam zona hijau (predikat kepatuhan tertinggi).
Baca Selengkapnya