Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Ombudsman RI beri rapor merah lima kementerian

Ombudsman RI beri rapor merah lima kementerian

Ombudsman

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Ombudsman RI beri rapor merah lima kementerian

Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana (kiri) dan anggota Ombudsman divisi pencegahan, M. Khairul Anwar (kanan) memaparkan hasil observasi kepatuhan kementerian terhadap UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (22/7).

Ombudsman RI beri rapor merah lima kementerian

Hasil dari observasi tersebut menyatakan lima kementerian mendapat rapor merah dalam hal menjalankan kewajiban pemenuhan komponen standar pelayanan, lima kementerian tersebut yaitu: Kementerian PU, Kemendiknas, Kemensos, Kemenakertrans dan Kementan dengan perolehan persentase 27,8%.

Ombudsman RI beri rapor merah lima kementerian

Sementara itu di rapor kuning diduduki oleh sembilan Kementerian yakni Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Riset dan Teknologi dengan perolehan persentase 50 %.

Ombudsman RI beri rapor merah lima kementerian

Sedangkan rapor hijau diduduki oleh empat Kementerian yakni Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dengan perolehan persentase 22,2%.

Ombudsman RI beri rapor merah lima kementerian

Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana (kiri) dan anggota Ombudsman divisi pencegahan, M. Khairul Anwar (kanan) saat memaparkan hasil observasi kepatuhan kementerian terhadap UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (22/7).

Ombudsman RI beri rapor merah lima kementerian

Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana (kiri) dan anggota Ombudsman divisi pencegahan, M. Khairul Anwar (kanan) buku dan berkas hasil observasi kepatuhan kementerian terhadap UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (22/7).

Prosedur Pailit Sritex Bikin Nasib Buruh Tak Menentu
Prosedur Pailit Sritex Bikin Nasib Buruh Tak Menentu

Ombudsman berharap pemerintah melindungi tenaga kerja serta industri nasional.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Temukan Pelanggaran pada Pengamanan Demo Tolak RUU Pilkada di DPR
Ombudsman Temukan Pelanggaran pada Pengamanan Demo Tolak RUU Pilkada di DPR

Ombudsman menemukan beberapa demonstran mengalami luka-luka diduga dipukul oknum kepolisian

Baca Selengkapnya
Ombudsman Minta Pejabat Mundur untuk Maju Pilkada Diawasi
Ombudsman Minta Pejabat Mundur untuk Maju Pilkada Diawasi

Hingga saat ini terdapat 34 Pj kepala daerah yang mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Sekjen Ombudsman, Suganda Pandapotan Pasaribu Lolos Seleksi Tahap Administrasi Calon Pimpinan KPK
Sekjen Ombudsman, Suganda Pandapotan Pasaribu Lolos Seleksi Tahap Administrasi Calon Pimpinan KPK

Suganda mengatakan adanya representasi ASN pada pimpinan KPK dapat lebih memperkaya pengalaman praktis dalam dunia birokrasi.

Baca Selengkapnya
Ombudsman RI dan Pertamina Patra Niaga Tinjau Penyaluran LPG 3 Kg di DIY
Ombudsman RI dan Pertamina Patra Niaga Tinjau Penyaluran LPG 3 Kg di DIY

Ombudsman RI bersama Pertamina Patra Niaga meninjau langsung penyaluran LPG 3 kilogram di wilayah DIY.

Baca Selengkapnya
Apresiasi Polri Rekrut Difabel, Ombudsman Harap Ada Efek Bola Salju
Apresiasi Polri Rekrut Difabel, Ombudsman Harap Ada Efek Bola Salju

Langkah Polri dalam menyetarakan hak penyandang disabilitas ini ditiru oleh instansi lainnya.

Baca Selengkapnya
Pj Gubernur Agus Fatoni Dukung Ombudsman Awasi Layanan Publik di Sumsel
Pj Gubernur Agus Fatoni Dukung Ombudsman Awasi Layanan Publik di Sumsel

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mendukung Ombudsman Provinsi Sumsel dalam mengawasi layanan publik.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Minta Tambahan Anggaran Rp201,72 Miliar untuk Tahun 2025
Ombudsman Minta Tambahan Anggaran Rp201,72 Miliar untuk Tahun 2025

Pagu indikatif Ombudsman tahun 2025 lebih rendah dibandingkan pagu indikatif tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Manfaat Tapera Cuma Buat Gaji Maksimal Rp8 Juta, Minta Diperluas Jadi Rp12 Juta
Manfaat Tapera Cuma Buat Gaji Maksimal Rp8 Juta, Minta Diperluas Jadi Rp12 Juta

Manfaat program Tapera akan lebih banyak diperoleh oleh pekerja. Antara lain bantuan DP rumah hingga nilai bunga KPR yang lebih murah bekisar 5 persen.

Baca Selengkapnya
Ombudsman: Dana Masyarakat di Tapera Aman, Tak Ada Investasi di Saham
Ombudsman: Dana Masyarakat di Tapera Aman, Tak Ada Investasi di Saham

Dengan kata lain, investasi dana Tapera tidak ditaruh pada instrumen yang tinggi risiko seperti saham.

Baca Selengkapnya
Buntut Kasus di BTN, Ombudsman: Bunga Investasi Tinggi Itu 99,9 Persen Terindikasi Penipuan
Buntut Kasus di BTN, Ombudsman: Bunga Investasi Tinggi Itu 99,9 Persen Terindikasi Penipuan

Perbankan sudah memberikan pernyataan bertanggung jawab untuk mengganti jika secara hukum bank dinyatakan bersalah dan harus menggantinya.

Baca Selengkapnya
Pelayanan Publik Banyuwangi Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
Pelayanan Publik Banyuwangi Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI

Banyuwangi mendapatkan nilai 92,25 masuk dalam zona hijau (predikat kepatuhan tertinggi).

Baca Selengkapnya