Mengenal Bentuk Negara Kesatuan Beserta Jenis, Kelebihan, dan Kekurangannya

Merdeka.com - Negara kesatuan adalah sistem pemerintahan di mana satu pemerintah pusat memiliki kekuasaan penuh atas semua subdivisi politik lainnya.

Bentuk negara kesatuan adalah kebalikan dari negara federasi, di mana kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah dibagi. Dalam bentuk negara kesatuan, subdivisi politik harus melaksanakan arahan pemerintah pusat, namun tidak memiliki kekuatan untuk bertindak sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bentuk negara kesatuan didefinisikan sebagai negara yang kedaulatan ke luar dan ke dalam, dan kekuasaan untuk mengatur dan memimpin seluruh daerah negara berada pada pemerintah pusat.

Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat dapat memberikan beberapa kekuasaan kepada pemerintah daerah melalui proses legislatif yang disebut “devolusi.” Namun, pemerintah pusat memiliki kekuasaan tertinggi dan dapat mencabut kekuasaan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau membatalkan tindakan mereka.

Indonesia sendiri adalah salah satu contoh negara yang menganut bentuk negara kesatuan, yang bersifat tunggal, tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangan berada di pemerintah pusat.

Apa Itu Negara Kesatuan

Dikutip dari worldatlas.com, bentuk negara kesatuan mengacu pada negara yang memiliki satu otoritas tertinggi yang mengatur semua delegasi lainnya. Negara kesatuan adalah kebalikan dari bentuk negara federasi, di mana kekuasaannya tersebar.

Negara kesatuan hanya menjalankan kekuasaan yang diputuskan oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Sebagian besar negara di seluruh dunia bekerja di bawah bentuk negara kesatuan ini, termasuk Indonesia.

Unit sub-nasional dihapuskan atau dibuat dalam negara kesatuan. Contohnya adalah penggabungan wilayah Prancis. Pemerintah pusat dapat mempersempit atau memperluas kekuasaan unit-unit sub-nasional.

Di bawah sistem pemerintahan kesatuan, kekuasaan politik dapat disebarkan ke pemerintah daerah melalui undang-undang melalui devolusi. Namun, pemerintah pusat masih mempertahankan kekuasaan tertinggi dan dapat membatalkan kekuasaan pemerintah yang dilimpahkan atau mencabut tindakan mereka.

Devolusi

Istilah devolusi mengacu pada pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah negara bagian, regional, atau lokal. Mengutip dari thoughtco.com, devolusi biasanya terjadi melalui undang-undang yang ditetapkan secara individual daripada melalui amandemen konstitusi suatu negara.

Akibatnya, pemerintah dalam bentuk negara kesatuan mempertahankan kekuasaan untuk membatasi atau menarik kekuasaan otoritas subnasional setiap saat. Ini berbeda dengan federalisme, di mana kekuasaan negara bagian, regional, atau lokal diberikan melalui konstitusi negara.

Secara historis, pemerintah cenderung bergerak ke arah kekuasaan terpusat. Namun, selama akhir abad ke-20, kelompok-kelompok baik dalam sistem kesatuan maupun federal telah berusaha untuk mengalihkan lebih banyak kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Mungkin dua contoh devolusi yang paling menonjol terjadi di Prancis pada tahun 1980-an dan Inggris pada akhir 1990-an.

Bentuk negara kesatuan, seperti negara federal, dapat berupa demokrasi konstitusional atau non-demokrasi tidak bebas. Baik Republik Kesatuan Prancis dan Republik Federal Jerman, misalnya, adalah negara demokrasi konstitusional, sedangkan negara kesatuan Aljazair, Libya, dan Swaziland adalah negara non-demokrasi yang tidak bebas. Republik Sudan adalah contoh negara federal yang tidak bebas dan tidak demokratis.

Jenis-jenis Negara Kesatuan

Bentuk negara kesatuan terbagi ke dalam dua jenis. Dua jenis dari negara kesatuan tersebut adalah:

Sentralisasi

Jenis sentralisasi yaitu ketika semua persoalan yang dijalankan di setiap daerah dalam negara sudah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat secara langsung. Dengan begitu, pemerintah daerah hanya perlu menjalankan ketentuan dan aturan saja.

Desentralisasi

Berbeda dengan sentralisasi, jenis desentralisasi membuat setiap daerah di dalam negara memiliki kekuasaan pribadi dalam mengatur urusan rumah tangga atau persoalan dalam pemerintahan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, setiap daerah yang menerapkan jenis negara kesatuan ini memiliki parlemen, meskipun kekuasaan tertinggi tetap berada di pemerintah pusat.

Kelebihan dan Kekurangan

Bentuk negara kesatuan adalah bentuk pemerintahan yang paling umum di dunia. Sistem pemerintahan ini memiliki kelebihan, namun tetap memiliki kekurangan.

Kelebihan Negara Kesatuan

Kekurangan Negara Kesatuan