Follow
Agus Pambagio: Menhub Mending Jadi Humas Taksi Online
Merdeka.com - Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio heran dengan permintaan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pasalnya Budi Karya meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kebebasan taksi online melaju di kawasan Ganjil Genap.
Agus menilai, tidak bisa menyamakan taksi online dengan transportasi umum berplat kuning. Untuk itu, dia menyarankan, Budi Karya menjadi Humas untuk taksi dan ojek online.
"Menhub mending jadi humas taksi online," katanya kepada merdeka.com, Senin (12/8).
-
Bagaimana taksi-taksi ini berbeda dari yang lain? Taksi umum biasanya menggunakan mobil jenis sedan atau MPV yang dapat ditemui hampir di seluruh dunia. Namun, terdapat juga taksi yang menggunakan jenis mobil lainnya.
-
Mengapa DPR RI minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Kenapa taksi-taksi ini unik? Desain taksi-taksi ini sangat aneh sehingga membuat tercengang!
-
Kenapa Mobil Ketek dilarang beroperasi? Hal yang menjadi pertimbangan dilarangnya Mobil Ketek beroperasi adalah faktor keamanan dan kenyamanan penumpang.
-
Bagaimana DPR RI berharap perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Siapa yang minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? 'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
Menurutnya, tidak bisa disamakan antara kendaraan berplat kuning dengan taksi online. Sehingga permintaan Menhub Budi Karya dinilai tidak tepat.
"Ngapain juga udah enggak mau pelat kuning masak minta dispensasi. Kalau pakai pengecualian enggak usah diatur aja. Kita hirup udara kotor dan macet bareng bareng," tutup Agus.
Sebelumnya, Budi Karya menjelaskan, hingga saat ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemprov DKI Jakarta masih melakukan komunikasi terkait penerapan aturan pembatasan kendaraan tersebut. Namun, dia mengakui, komunikasi tersebut tidak maksimal lantaran perluasan Ganjil Genap cepat direalisasikan.
"Pak Yani (Direktur Angkutan Jalan) sudah mulai melakukan komunikasi tapi belum maksimal karena memang proses itu cepat. Memang saat ini taksi online ini kan belum bertanda jadi dia tidak mendapat kekhususan," ujarnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Biaya ojol dan taksi online di Jawa Timur kini diatur keputusan gubernur. Begini dampaknya.
Baca Selengkapnya
Perwira menengah polisi itu dicopot dari jabatan Kasubdit Gakkum Dirlantas Polda Maluku akibat memukul driver taksi online.
Baca Selengkapnya
Menhub Budi juga meminta para pemudik yang hendak berwisata agar tidak menggunakan bus pariwisata yang tidak layak.
Baca Selengkapnya
Sebab, ojol yang merupakan bagian dari pekerja tidak tetap atau gig sangat menitikberatkan pada fleksibilitas waktu dalam bekerja.
Baca Selengkapnya
Menhub Budi: Pembelian Tiket Kapal Laut Secara On The Spot Tak akan Dilayani
Baca Selengkapnya
Menurut Menhub Budi, perlu ada ketentuan dalam UU mengenai perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi ojol.
Baca Selengkapnya
Uji emisi dilakukan untuk mendukung upaya menekan polusi udara.
Baca Selengkapnya
Dengan hal ini, lanjut Raden, kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata diharapkan dapat ditekan.
Baca Selengkapnya
Mikrotrans merupakan salah satu varian armada Transjakarta yang ditransformasi Pemprov DKI Jakarta agar terkoneksi dengan transportasi publik lainnya.
Baca Selengkapnya
Polda Maluku mencopot jabatan Kompol Muhammad Bambang Surya Wiharga dari posisinya sebagai Kasubdit Gakkum Dirlantas usai pukul sopir taksi online di SCBD
Baca Selengkapnya
Tak hanya itu, ia juga menduga adanya unsur bisnis di balik kewajiban PNS pakai kendaraan listrik.
Baca Selengkapnya
"Banyak kita mendapatkan masukan di antaranya membuat koalisi instansi jalan."
Baca Selengkapnya