Ahok pertanyakan evaluasi RAPBD DKI oleh Kemendagri

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap rancangan anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2017. Beberapa mata anggaran yang dicoret di antaranya fasilitas tambahan bagi anggota DPRD DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, tidak mengetahui adanya anggaran untuk BBM, asuransi, service dan sopir para anggota dewan. Sebab tidak akan mungkin dirinya memberikan anggaran sebanyak itu, terlebih tanpa adan‎ya landasan hukum.

"Makanya saya enggak tahu, apa perlu ambil begitu banyak, saya enggak tahu, kan kita ada standarnya. Saya enggak berani memberi yang per hari melampaui dari yang sudah ditentukan Menteri Keuangan," katanya di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (28/12).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengkhawatirkan, jika dana harian terlalu besar nantinya para anggota dewan akan lebih banyak di luar. Terlebih jika benar anggaran per harinya anggota DPRD DKI mendapatkan Rp 300 ribu. Sebab dia menilai angka tersebut merupakan nominal yang banyak karena sudah ada fasilitas mobil dinas.

"Yang jadi masalah kan kalau Rp 300 ribu per hari itu kamu jalan. Kamu mau ke mana, memang itu yang jadi masalah. Kamu mesti hitung selama dia jadi anggota dewan sudah jalan-jalannya berapa hari? Masak kerjanya jalan-jalan mulu," terangnya.

Namun, Basuki atau akrab disapa Ahok ini menerangkan, tidak masalah jika memang anggota dewan mendapatkan dana tambahan. Selama angka nominal yang dianggarkan masih dalam batas kewajaran.

"Kalau kewajaran itu bisa, iya bisa enggak setelah kita pelajari? Harusnya kan anggaran DKI bisa diperiksa beberapa kali," tuturnya.

Sedangkan mengenai adanya anggaran untuk sopir anggota legislatif, bapak tiga orang anak itu tidak mempermasalahkannya. Asalkan status dan pendapatan yang akan disandang sang sopir sama seperti pasukan prasarana saran umum (PPSU).

"Tergantung itu sama saja kaya PPSU. Itu selama masih wajar ya kita kasih," tutupnya.