Follow
Ahok Sebut Dokumen Anggaran Diunggah Sejak Masih Rancangan
Merdeka.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan saat pemerintahannya dokumen rancangan anggaran sudah mulai diunggah di website apbd.jakarta.go.id.
"(Dokumen anggaran diunggah) dari rancangan seingat aku. Di buku kebijakan Ahok jelas kok," kata Ahok saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (31/10).
Dengan begitu dia menyebut, masyarakat dapat melihat secara anggaran Pemprov DKI transparan. Bahkan publik juga melihat secara langsung hasil dari kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
-
Dimana Bupati Banyuwangi memantau layanan publik? Hari pertama kerja usai libur dan cuti bersama Lebaran, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengecek layanan kesehatan dan Mal Pelayanan Publik, Selasa (16/4).
-
Mengapa Kotak Suara Pemilu dibuat transparan? Kotak suara umumnya terbuat dari bahan yang kuat dan transparan agar proses penghitungan suara dapat dilakukan dengan transparan dan dapat dipantau oleh saksi-saksi dari berbagai calon atau partai politik.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
"Sekalian publik biasa koreksi dari data Musrenbang tingkat kecamatan," jelasnya.
Mantan staf Ahok sekaligus Politikus PDI Perjuangan, Ima Mahdiah juga menyatakan pengunggahan dokumen sejak rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
"Kalau zamannya bapak sudah dari 2016, berarti anggaran untuk 2017 nah di situ sudah mulai di upload. Bahkan dari RKPD sampai KUA-PPAS," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memilih mengunggah dokumen anggaran setelah adanya pembahasan dengan pihak DPRD DKI. Sebab, bila diunggah sebelum dibahas dikhawatirkan membuat kegaduhan di masyarakat.
"Karena ada masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian," jelasnya.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca Selengkapnya
Cawapres Mahfud MD berpendapat soal data pemerintahan yang bisa dibuka dan rahasia.
Baca SelengkapnyaAde Sumardi menyebut transparansi publik bukan hanya slogan. Dirinya pamer program Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak.
Baca Selengkapnya
Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung-Rano Karno membahas dinamika Jakarta bersama Ahok sebagai bekal maju pada Pemilihan Gubernur.
Baca Selengkapnya
Menurut Ahok, Gubernur Jakarta harus dapat membuktikkan asal usul harta yang dimilikinya
Baca Selengkapnya
E-budgeting itu merupakan bagian dari Government Resource Management System (GRMS)
Baca Selengkapnya
Sedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta
Baca Selengkapnya
Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca Selengkapnya