Ahok soal Menara Saidah: Selama tak ada masalah tidak dibongkar

Merdeka.com - Dinas Tata Kota DKI Jakarta akan mengaudit sejumlah gedung di Jakarta yang lama tak beroperasi. Salah satunya Menara Saidah di Jl MT Haryono, Jakarta Selatan.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku belum mendapat informasi ada yang salah dengan bangunan 25 lantai itu. Sehingga, kata dia, jika masih cukup layak tentu tidak akan dibongkar.

"Kita udah pernah cek. Selama itu tidak ada masalah ya kita gak bongkar. Teknis aja tanya dinas penataan kota," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/10).

‎Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, meminta Dinas Tata Kota DKI melakukan audit seluruh gedung di ibu kota. Sebab banyak gedung yang tidak dimanfaatkan ataupun belum selesai dibangun, salah satunya adalah Menara Saidah.

Djarot mengatakan, permasalahan gedung di Jakarta harus segera diselesaikan sebab tanah itu dapat dimanfaatkan.

"Soal Menara Saidah, kita udah minta tolong untuk diaudit Dinas Tata Kota, sampai kita mau robohin. Tapi katanya sengketa," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10).

Mantan Wali Kota Solo ini mengungkapkan, ‎permasalahan di Menara Saidah cukup pelik. Mulai dari kabar bahwa bangunan tersebut miring, hingga sengketa keluarga yang belum juga usai.

"Saidah itu udah sengketa rame dan katanya miring. Waktu itu kita undang dinas tata kota, katanya konstruksinya masih oke. Tapi gak dimanfaatkan akhirnya jadi rumah hantu. Kalau masalah gedung seperti itu bisa kita manfaatin," terangnya.

Djarot mengingatkan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga setiap tanah yang bersengketa dapat diambil alih hingga permasalahan tersebut telah in kracht.

"Kita udah ngomong, kalau sengketa bisa masuk. Bisa dimanfaatin dari pada dianggurin kaya gitu, selama belum in kracht," tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan mengungkapkan, permasalahan gedung itu tidak hanya di Menara Saidah saja. Semua gedung di ibukota juga akan dilakukan audit. Harapannya lahan yang dapat dimanfaatkan akan diambil alih Pemprov DKI Jakarta.

‎"Sama, kaya gedung yang belum selesai. Kayak yang ada di depan kantor PDI ada gedung yang belum selesai, mau jadi apa apartemen kaya gitu. Bisa diambil alih kalau bersengketa‎," tutup Djarot.