Ahok ubah pemberian bantuan ke UMKM, tak lagi melalui koperasi

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mengubah sistem pemberian bantuan kepada badan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sebab kini bantuan akan diberikan secara langsung kepada pelaku usaha, tidak lagi melalui koperasi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, selama ini bantuan melalui koperasi tidak berjalan secara optimal. Sehingga kini Pemprov DKI Jakarta mengubah metode penyaluran pemberian bantuan.

"Dulu kalau mau bantu usaha kecil mereka dipaksa masuk koperasi. Sekarang saya enggak mau. Saya mau ubah," kata Ahok saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, pengoptimalan bantuan tanpa melalui koperasi dilakukan di Kepulauan Seribu. Sebab beberapa nelayan diberikan modal‎ dengan sistem bagi hasil 80:20, di mana 80 persen nelayan dan 20 persen Pemprov DKI.

Sementara itu, Ketua Kadin DKI Jakarta‎ Eddy Kuntadi mengungkapkan, kerja sama ini merupakan implementasi Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemprov DKI tentang pengembangan bidang perekonomian.

Untuk diketahui,‎ kerja sama telah dilakukan dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta kerja sama terkait pengembangan informasi pendataan potensi dunia usaha.

"Total saat ini sudah ada empat SKPd yang melakukan kerja sama. Sejatinya ada 10 yang diamanahkan," terangnya.

Dia menambahkan, SKPD yang belum melakukan penandatanganan kerja sama yakni Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Pelayanan Pajak, Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP), Badan Pelayanan Pengadan Barang dan Jasa serta Badan Pembinaan BUMD DKI. (mdk/sho)