Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Akhir April, rumah Dp Rp 0 sudah bisa dipesan

Akhir April, rumah Dp Rp 0 sudah bisa dipesan Sandiaga Uno. ©2018 Merdeka.com/Hari Ariyanti

Merdeka.com - Pemprov DKI membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mengatur dan mengelola rumah DP Rp 0. Usai pembentukan UPT, dalam dua minggu atau akhir April maka warga sudah bisa memesan dan mendaftar untuk memiliki rumah tersebut.

"Hari ini baru dibentuk dulu UPT-nya jadi nanti ditunjuk personelnya. Usai pembentukan UPT, setelah itu akan diumumkan kapan proses pendaftaran untuk rumah DP Rp 0. Satu sampai dua minggu mungkin sudah bisa. Ya akhir bulan targetnya," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Senin (16/4).

Sandiaga menambahkan, nantinya akan ada beberapa Pergub mengatur soal DP Rp 0. Selain itu, Sandiaga memastikan DKI akan menindak tegas bila ada oknum atau calo yang memperjualbelikan rusun atau rumah DP Rp 0.

"Masyarakat dan Pemprov harus saling mengawasi dan tidak ada lagi toleransi kalau misalnya unit ini yang sudah dipesan diperdagangkan," imbuh Sandiaga.

Apabila ditemukan unit rusun yang diperjualbelikan, lanjut Sandi, maka Pemprov akan mengambil alih kepemilikannya kembali.

"Kita akan langsung men-cancel dan memasukkan kembali unit itu ke dalam inventaris kita, karena tidak boleh diperjualbelikan, seperti kita baru tahu kalau tenda tenda di Tanah Abang ternyata sekarang baru terbuka bahwa selama ini diam-diam semua ada praktik saling menjual hak atas lahan tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan masyarakat yang bisa menikmati program Rumah DP 0 Rupiah adalah yang telah berkeluarga. Sedangkan, dia menambahkan, mereka yang masih sendiri dipastikan tidak bisa mengikuti program tersebut.

"Jadi warga Negara Indonesia yang berKTP DKI. Itu yang pertama. Kedua, telah menikah. Jadi jomblo mohon maaf. Belum bisa karena ini dikhususkan kepada yang telah menikah. Ini salah satu harapan kita bagi teman-teman yang sudah menikah, jadi bukan telat menikah. Telah menikah," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/3).

Kemudian yang bisa mendapatkan program rumah ini yakni hanya diperuntukkan bagi mereka yang berpenghasilan Rp 4 juta-Rp 7 juta. Ini bisa merupakan hasil penggabungan pendapatan pasangan suami istri.

"Penghasilan total rumah tangga sampai Rp 7 juta per bulan. Makanya, ini yang merupakan sebuah klasifikasi dari target market yang ingin sasar adalah mereka yang combine penghasilannya itu maksimal sekitar Rp 7 juta dan minimal memiliki gaji UMP," jelasnya.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hore, Diskon Pajak Pembelian Rumah Harga Maksimal Rp5 MIliar Diperpanjang Sampai Akhir 2024
Hore, Diskon Pajak Pembelian Rumah Harga Maksimal Rp5 MIliar Diperpanjang Sampai Akhir 2024

PPN DTP diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
Anies-Cak Imin Kaji Rumah DP 0 Rupiah jadi Program Nasional, Begini Skemanya
Anies-Cak Imin Kaji Rumah DP 0 Rupiah jadi Program Nasional, Begini Skemanya

Anies Baswedan dan Cak Imin mengkaji rumah down payment (DP) nol rupiah dibawa ke tingkat nasional.

Baca Selengkapnya
Tak Dapat Rumdin, Anggota DPR akan Terima Tunjangan Seharga Sewa Rumah di Senayan hingga Kebayoran
Tak Dapat Rumdin, Anggota DPR akan Terima Tunjangan Seharga Sewa Rumah di Senayan hingga Kebayoran

Besaran tunjangan perumahan anggota DPR RI akan disesuaikan dengan harga sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi, hingga Kebayoran.

Baca Selengkapnya
Ingin Gratis PBB di Jakarta, Ini Aturan Terbarunya
Ingin Gratis PBB di Jakarta, Ini Aturan Terbarunya

Terdapat kriteria tambahan untuk wajib pajak yang mempunyai hunian dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.

Baca Selengkapnya
Pertama di Indonesia, Pemkot Solo Mulai Bangun Rumah DP 0 Persen untuk ASN
Pertama di Indonesia, Pemkot Solo Mulai Bangun Rumah DP 0 Persen untuk ASN

Berdasarkan data yang diterimanya, dia mengatakan dari 8.000 ASN Pemkot Solo sekitar 30 persen belum memiliki rumah.

Baca Selengkapnya
Beli Rumah Rp2 Miliar Tak Perlu Bayar Pajak
Beli Rumah Rp2 Miliar Tak Perlu Bayar Pajak

Pembebasan pajak pembelian rumah ini berlaku hingga Juni 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Cabut Aturan Anies, Heru Budi Aktifkan Lagi Tarif Retribusi Rusun di Jakarta
Cabut Aturan Anies, Heru Budi Aktifkan Lagi Tarif Retribusi Rusun di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta sudah tak lagi menggratiskan pembayaran sewa rusun di Ibu Kota mulai Desember 2023.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Beri Subsidi Pajak Properti 50 Persen, Berlaku Hingga Juni 2024
Pemerintah Beri Subsidi Pajak Properti 50 Persen, Berlaku Hingga Juni 2024

Pemerintah akan memberikan subsidi PPN untuk sektor properti.

Baca Selengkapnya
Data Kemenkeu: 22.449 Rumah Manfaatkan Program Insentif PPN DTP
Data Kemenkeu: 22.449 Rumah Manfaatkan Program Insentif PPN DTP

Kebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Lanjutkan Insentif Pajak Pembelian Rumah, Sektor Properti Diprediksi Tumbuh 10 Persen di 2024
Pemerintah Lanjutkan Insentif Pajak Pembelian Rumah, Sektor Properti Diprediksi Tumbuh 10 Persen di 2024

Berbagai kemudahan tersebut juga semakin memperkuat stimulus yang sebelumnya diberikan pemerintah seperti Down Payment nol persen.

Baca Selengkapnya
Pramono Anung Akui Rumah DP O Anies Sulit Dijalankan, Apa Solusinya?
Pramono Anung Akui Rumah DP O Anies Sulit Dijalankan, Apa Solusinya?

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024

Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.

Baca Selengkapnya