Akhir April, rumah Dp Rp 0 sudah bisa dipesan
Merdeka.com - Pemprov DKI membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mengatur dan mengelola rumah DP Rp 0. Usai pembentukan UPT, dalam dua minggu atau akhir April maka warga sudah bisa memesan dan mendaftar untuk memiliki rumah tersebut.
"Hari ini baru dibentuk dulu UPT-nya jadi nanti ditunjuk personelnya. Usai pembentukan UPT, setelah itu akan diumumkan kapan proses pendaftaran untuk rumah DP Rp 0. Satu sampai dua minggu mungkin sudah bisa. Ya akhir bulan targetnya," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Senin (16/4).
Sandiaga menambahkan, nantinya akan ada beberapa Pergub mengatur soal DP Rp 0. Selain itu, Sandiaga memastikan DKI akan menindak tegas bila ada oknum atau calo yang memperjualbelikan rusun atau rumah DP Rp 0.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
-
Dimana lokasi rumah murah itu? Lokasinya terbilang strategis dan masih di kawasan Kota Bandung, wilayah Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Apa imbauan DPR kepada masyarakat? 'Untuk seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat, jangan takut untuk melapor dan memviralkan kalau mengalami intimidasi dari oknum aparat.
"Masyarakat dan Pemprov harus saling mengawasi dan tidak ada lagi toleransi kalau misalnya unit ini yang sudah dipesan diperdagangkan," imbuh Sandiaga.
Apabila ditemukan unit rusun yang diperjualbelikan, lanjut Sandi, maka Pemprov akan mengambil alih kepemilikannya kembali.
"Kita akan langsung men-cancel dan memasukkan kembali unit itu ke dalam inventaris kita, karena tidak boleh diperjualbelikan, seperti kita baru tahu kalau tenda tenda di Tanah Abang ternyata sekarang baru terbuka bahwa selama ini diam-diam semua ada praktik saling menjual hak atas lahan tersebut," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan masyarakat yang bisa menikmati program Rumah DP 0 Rupiah adalah yang telah berkeluarga. Sedangkan, dia menambahkan, mereka yang masih sendiri dipastikan tidak bisa mengikuti program tersebut.
"Jadi warga Negara Indonesia yang berKTP DKI. Itu yang pertama. Kedua, telah menikah. Jadi jomblo mohon maaf. Belum bisa karena ini dikhususkan kepada yang telah menikah. Ini salah satu harapan kita bagi teman-teman yang sudah menikah, jadi bukan telat menikah. Telah menikah," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/3).
Kemudian yang bisa mendapatkan program rumah ini yakni hanya diperuntukkan bagi mereka yang berpenghasilan Rp 4 juta-Rp 7 juta. Ini bisa merupakan hasil penggabungan pendapatan pasangan suami istri.
"Penghasilan total rumah tangga sampai Rp 7 juta per bulan. Makanya, ini yang merupakan sebuah klasifikasi dari target market yang ingin sasar adalah mereka yang combine penghasilannya itu maksimal sekitar Rp 7 juta dan minimal memiliki gaji UMP," jelasnya.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPN DTP diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan dan Cak Imin mengkaji rumah down payment (DP) nol rupiah dibawa ke tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaBesaran tunjangan perumahan anggota DPR RI akan disesuaikan dengan harga sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi, hingga Kebayoran.
Baca SelengkapnyaTerdapat kriteria tambahan untuk wajib pajak yang mempunyai hunian dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data yang diterimanya, dia mengatakan dari 8.000 ASN Pemkot Solo sekitar 30 persen belum memiliki rumah.
Baca SelengkapnyaPembebasan pajak pembelian rumah ini berlaku hingga Juni 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta sudah tak lagi menggratiskan pembayaran sewa rusun di Ibu Kota mulai Desember 2023.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memberikan subsidi PPN untuk sektor properti.
Baca SelengkapnyaKebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaBerbagai kemudahan tersebut juga semakin memperkuat stimulus yang sebelumnya diberikan pemerintah seperti Down Payment nol persen.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.
Baca SelengkapnyaSelain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.
Baca Selengkapnya