Amankan aset negara, Sandiaga siapkan langkah hukum

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menghadiri Rapat Umum pemegang saham (RUPS) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Kementerian BUMN, Jumat (5/1). Salah satu yang dibahas dalam rapat tersebut adalah langkah hukum yang akan diambil oleh PT KBN dalam rangka mengamankan aset perusahaan dari caplokan perusahaan swasta.

"Ada satu permasalahan hukum yang kami memberikan arahan bahwa aset yang diserobot oleh mitra kerja dari KBN untuk diselamatkan dan dipastikan untuk tetap menjadi aset milik KBN," katanya usai rapat.

Dia menceritakan, hal tersebut terjadi dalam proyek pembangunan dermaga yang digarap KBN bersama pihak ketiga. Pada kesepakatan awal lahan proyek semula disepakati pembagiannya adalah 50:50, namun kemudian pihak ketiga mengubah kesepakatan sepihak menjadi 85:15.

"Lahan yang diserobot itu adalah bentuk lahannya masih dalam pengerjaan tapi adalah kesepakatan kerjasama antara KBN dengan pihak ketiga yang disepakati itu 50:50 tapi dipaksakan angkanya 8515 . Jadi pihak ketiga 85, KBN hanya 15 padahal KBN memiliki posisi yang tentunya lebih strategis sebagai pemegang hak atas lahan lahan yang ada di kawasan Marunda," jelasnya.

Politisi Gerindra ini mengaku telah memberikan kewenangan penuh kepada direksi PT KBN untuk mengambil langkah hukum apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan aset negara tersebut.

"Total kalau total lahannya KBN kan luas sekali di Marunda tapi yang di kuasai oleh pihak ketiga ini adalah di bagian utara yang difungsikan sebagai pelabuhan oleh pihak ketiga ini. Ini yang dikategorikan sebagai menyerobot aset negara dan tentunya melanggar hukum dan ini yang harus kita berikan kewenangan otorisasi kepada KBN untuk melakukan tindakan penyelamatan aset negara dengan memulai proses hukum," tutup Sandiaga.

Sebagai informasi, PT KBN merupakan BUMD DKI Jakarta yang merupakan perusahaan patungan dengan pemerintah pusat. Saham Pemprov DKI adalah 27 persen dan saham pemerintah pusat sebesar 73 persen.